SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu hak penting yang dimiliki oleh pekerja di Indonesia. Setiap menjelang hari raya keagamaan, THR menjadi bentuk penghargaan sekaligus bantuan finansial bagi karyawan untuk memenuhi berbagai kebutuhan perayaan.
Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kasus di mana perusahaan tidak memberikan THR kepada karyawannya. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan: bagaimana jika perusahaan tidak memberikan THR?
Secara hukum, pembayaran THR bukanlah kebijakan sukarela perusahaan, melainkan kewajiban yang diatur oleh pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus.
THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan sesuai dengan agama pekerja yang bersangkutan.
Langgar Aturan Ketenagakerjaan
Apabila perusahaan tidak memberikan THR, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Tenaga Kerja di daerah memiliki kewenangan untuk menindak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.
Sanksi yang dapat diberikan tidak hanya berupa teguran administratif, tetapi juga denda sebesar lima persen dari total THR yang seharusnya dibayarkan kepada pekerja. Dalam kondisi tertentu, sanksi dapat meningkat menjadi pembatasan kegiatan usaha hingga pembekuan operasional perusahaan.
Bagi karyawan yang mengalami situasi ini, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, pekerja dapat menanyakan secara langsung kepada manajemen atau bagian sumber daya manusia perusahaan mengenai kejelasan pembayaran THR.
Terkadang, keterlambatan pembayaran terjadi karena kendala administratif atau kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak stabil.
Jika tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan, pekerja dapat mengajukan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Pemerintah biasanya juga membuka posko pengaduan THR menjelang hari raya untuk menampung laporan dari pekerja.
Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat melakukan mediasi antara pekerja dan perusahaan agar kewajiban pembayaran THR tetap dipenuhi.
Lebih dari sekadar kewajiban hukum, THR sebenarnya memiliki makna sosial yang penting. Bagi banyak pekerja, THR menjadi sumber tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan pokok, tradisi berbagi, hingga biaya mudik.
Oleh karena itu, ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar THR tidak hanya berdampak pada hubungan kerja, tetapi juga pada kesejahteraan pekerja secara luas.
Dengan demikian, pemberian THR seharusnya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional perusahaan terhadap karyawannya.
Kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya menjaga hubungan industrial yang sehat, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghargai kontribusi para pekerjanya. (Red)
Komentar