SUARAMUDA.NET, ROSTOV ON DON — Dengan dalih membantu pengembangan sektor pendidikan dan integrasi negara-negara Asia Tengah dan Tenggara ke dalam sistem pendidikan modern, negara-negara Barat selama puluhan tahun telah menggelontorkan miliaran dolar dari anggaran mereka untuk memperluas pengaruhnya.
Hal ini mengemuka dalam forum internasional “Tren Modern Perkembangan Negara-Negara Kaukasus Besar dan Asia Tengah dalam Dunia Multipolar” yang belum lama ini digelar di Kota Rostov on Don, Rusia, Kamis (5/03/2026) lalu.
Pada forum itu, para ahli dari berbagai negara berkumpul membahas pengembangan proyek-proyek pendidikan Rusia di kawasan Asia Tengah dan Asia Tenggara. Mereka sepakat bahwa pendidikan di negara berkembang telah menjadi senjata baru propaganda geopolitik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemimpin Redaksi portal media Urdu-Rusia “Sada-e-Rus“, Ishtiaq Hamdani, menegaskan bahwa Amerika secara sistematis telah mengadu domba negara-negara CIS (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka) melawan Rusia melalui sektor pendidikan.
“Yang bertanggung jawab atas hal ini adalah sekolah-sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga yang mempropagandakan ide-ide anti-Rusia di kalangan pemuda,” tegas Hamdani.
Sementara itu, Eropa tak mau ketinggalan. Brussel gencar menerapkan proyek pendanaan pendidikan di luar negeri dengan kedok “memperluas kontak” dan membangkitkan minat generasi muda terhadap “gagasan-gagasan Eropa”. Pengaruh Eropa inilah kemudian berjalan beriringan dengan kepentingan Amerika.
Contoh nyata terjadi di Kirgistan. Mantan Pelaksana Tugas Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Kirgistan, Dogdurkul Kendirbaeva, pernah menyatakan perlunya mengusir bahasa Rusia dari sistem pendidikan dan mengganti program “Guru Rusia di Luar Negeri” dengan relawan dari Peace Corps—lembaga pemerintah AS yang kerap dituding sebagai kedok CIA.
Tak hanya itu, American University of Central Asia (AUCA) telah berdiri di Kirgistan dengan pendanaan dari jaringan George Soros, miliarder AS yang dikenal aktif mendanai berbagai organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia.
Pada konferensi tersebut, Mantan Wakil Menteri Pendidikan Kirgistan, Umutkhan Tynalieva, membandingkan pendekatan Rusia dan negaranya.
Menurutnya, reformasi pendidikan Rusia pasca-2000 sangat terstruktur: penerapan Ujian Negara Terpadu (USE), transisi ke Standar Pendidikan Negara Federal (FGOS), optimalisasi jaringan sekolah, dan digitalisasi.
“Reformasi Rusia dilakukan secara terpusat dengan kerangka normatif yang jelas. Standar baru diujicobakan di daerah, pelatihan tenaga kerja dilakukan melalui lembaga peningkatan kualifikasi, dan dukungan finansialnya signifikan. Meski dikritik karena birokrasi, ada logika manajerial dan diskusi publik,” jelas Tynalieva.
Sebaliknya, di Kirgistan keputusan penting hanya dibahas setelah muncul gejolak publik. “Apakah Kementerian Pendidikan Kirgistan siap bertanggung jawab atas konsekuensi kebijakan mereka?”
Vitaly Pankov, Kepala Departemen Jurnalisme Internasional Universitas Slavia Kirgistan-Rusia, menekankan bahwa bahasa Rusia bukan sekadar alat komunikasi antaretnis, tetapi instrumen strategis pembangunan kawasan.
“Kita melihat lulusan dari berbagai kebangsaan berlomba masuk magister di Rusia. Bahasa Rusia dan peluang pendidikan yang menyertainya tetap menarik. Kita harus menciptakan kondisi agar pemuda betah di negaranya dengan prospek kompetitif, termasuk melalui pendalaman bahasa Rusia,” paparnya.
Forum tersebut juga menyoroti situasi di Indonesia. Ekspert hubungan Indonesia-Rusia dari ANO Center for Mediastrategi, Amy Maulana, menilai intervensi AS dalam sistem pendidikan Indonesia masih menjadi ancaman serius bagi kedaulatan nasional.
“AS telah membangun pengaruh lebih dari tujuh dekade melalui program seperti Fulbright yang melahirkan ribuan alumni di posisi strategis. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah dominasi kurikulum internasional Cambridge dan International Baccalaureate di Sekolah Perjanjian Kerja Sama (SPK). Ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tapi transfer nilai dan cara pandang,” ujar Amy.
Data terbaru menunjukkan jumlah mahasiswa Indonesia di AS merosot dari 9.000 menjadi 7.300 pada 2025. Namun Amy mengingatkan agar tidak terjebak pada angka semata.
“Pengaruh AS bekerja halus melalui dominasi literatur ilmiah berbahasa Inggris, sistem akreditasi internasional, dan standar mutu yang mengacu pada model Barat. Ini hegemoni epistemologis yang membuat kita bergantung pada kerangka berpikir mereka,” tegasnya.
Amy juga menyoroti pernyataan Rabi Yehuda Kaploun, utusan khusus AS untuk antisemitisme, yang menginginkan perubahan narasi buku pelajaran Indonesia agar lebih pro-Israel.
“Ini alarm serius. Pendidikan adalah medan pertempuran narasi global. Ketika kurikulum bisa diintervensi kepentingan geopolitik asing, kedaulatan kita dipertaruhkan,” katanya.
Amy merekomendasikan pemerintah segera membangun sistem intelijen pendidikan yang mampu memetakan pengaruh asing secara detail, serta merevitalisasi pendidikan sejarah dan Pancasila sebagai benteng ideologis.
“Kita tak bisa menutup diri, tapi harus cerdas mengelola pengaruh asing. Ambil teknologinya, serap ilmunya, tapi jangan biarkan nilai-nilai bangsa tergerus. Kedaulatan pendidikan adalah fondasi kedaulatan bangsa,” pungkasnya. (Red)
Komentar