SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Upaya sebagian warga Pati untuk “memakzulkan” Bupati Sudewo beberapa waktu lalu memang kandas di tengah jalan. Gelombang protes, desakan moral, hingga kritik keras tak pernah benar-benar berujung pada pemberhentian resmi.
Namun Senin pagi (19/1), takdir seolah mengambil jalannya sendiri. Bukan lewat parlemen atau tekanan massa, melainkan lewat pintu hukum: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pati mendadak heboh. Kota yang biasanya bergerak pelan itu tersentak oleh kabar panas Operasi Tangkap Tangan (OTT). Bupati Sudewo diamankan KPK dalam operasi senyap yang langsung mengubah suhu politik lokal.
Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi dalam rilis resminya.
Tak lama setelah penangkapan, Sudewo digelandang ke Polres Kudus untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari sana, ia direncanakan akan dibawa ke Jakarta guna pendalaman perkara.
“Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” tambah Budi.
Ironisnya, penangkapan ini datang di tengah memori publik yang belum sepenuhnya pudar soal dinamika penolakan terhadap kepemimpinan Sudewo.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat sempat menggulirkan wacana “pemakzulan” secara moral—sebuah istilah simbolik untuk menandai hilangnya kepercayaan. Namun secara formal, upaya itu tak pernah benar-benar menembus tembok kekuasaan.
Kini, sejarah mencatat babak baru. Jika sebelumnya tekanan datang dari jalanan dan ruang publik, kali ini “pemakzulan” hadir lewat borgol dan berita acara pemeriksaan.
Meski demikian, KPK masih menahan banyak kartu. Publik belum mengetahui jenis perkara yang menjerat Sudewo, konstruksi kasusnya, maupun siapa saja pihak lain yang ikut diamankan dalam OTT tersebut.
“Soal perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, dan siapa saja pihak-pihak yang diamankan, nanti akan kami sampaikan,” tutup Budi.
Drama OTT di Pati ini pun menyisakan tanda tanya besar. Apakah ini hanya puncak gunung es? Apakah akan ada nama-nama lain yang menyusul? Ataukah kasus ini akan membuka tabir praktik gelap yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik?
Satu hal yang pasti, panggung politik Pati tengah memasuki babak genting. Bupati yang gagal “dimakzulkan” oleh warga, kini harus menghadapi “pemakzulan” versi hukum oleh KPK.
Publik pun menanti, bukan sekadar kelanjutan kasus, tetapi juga jawaban atas pertanyaan lama: siapa sebenarnya yang selama ini mengendalikan arah kekuasaan di Pati? (Red)