Standar Ganda Transparansi: Mengapa Kita Lebih Curiga pada Desa?

Oleh: Azis Ibnu Thufail, Pegiat Desa dan Taman Bacaan Masyarakat

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Kalau rajin scroll lini masa medsos, isu desa sekarang ini rasanya kayak sinetron striping: episodenya sama, judulnya aja yang berbeda.

Isinya? Korupsi kades, demo kades, desa ribut, desa bermasalah. Seolah-olah desa itu biang kerok, bukan korban sistem yang sering gonta-ganti aturan. Framing media digelar masif, rapi, dan konsisten: tanamkan satu pesan “desa tidak bisa dipercaya”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tujuannya pelan tapi pasti terbaca: dorongan moral agar pusat “turun tangan” dan ups! mengambil alih Dana Desa. Netizen pun digiring jadi bemper kebijakan.

Cukup lempar satu berita viral, sisanya tinggal like, share, marah bersama. Kritik dianggap partisipasi, padahal sering cuma jadi bahan bakar legitimasi.

Ironisnya, bagi pegiat desa yang paham ruh lahirnya UU Desa dengan asas rekognisi dan subsidiaritas desa itu subjek, bukan objek. Desa diakui, bukan dicurigai.

Desa diberi kewenangan, bukan sekadar disodori program. Tapi sekarang, narasinya dibalik: desa digambarkan tak becus dan selalu salah, lalu diselamatkan lewat sentralisasi.

Pertanyaannya, apakah penggiringan opini ini akan berujung pada revisi UU Desa? Atau lebih jauh lagi, menghapus Dana Desa pelan-pelan?

Supaya desa kembali jadi penonton, cukup jadi lokasi proyek, bukan pengambil keputusan. Desa tidak lagi merancang, hanya melaksanakan. Tidak berpikir, cukup patuh “siap laksanakan”.

Menariknya, saat pemerintah pusat mengambil alih program misalnya pembangunan gerai KDMP apakah ada yang seberani dan serajin media bertanya soal transparansi?

Mana papan proyeknya? Anggarannya berapa? Speknya apa? Atau standar kritis itu hanya berlaku kalau yang membangun adalah desa?

Di desa, salah pasang paving langsung viral. Di pusat, proyek megah cukup diresmikan, lalu senyap. Kritik mendadak jadi tabu, transparansi jadi opsional. Mungkin karena desa harus selalu siap diperiksa, sementara pusat cukup dipercaya.

Akhirnya, kita patut bertanya: yang bermasalah desanya, atau cara kita memandang desa? Karena kalau terus begini, bukan tidak mungkin desa akan kehilangan kedaulatannya bukan karena korupsi, tapi karena opini yang sengaja dipelihara. (Red)