SUARAMUDA.NET, SEMARANG – Drama panas meledak di Universitas Gadjah Mada. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM secara resmi angkat kaki dari Keluarga Mahasiswa (KM) UGM, organisasi induk yang selama ini menjadi payung gerakan mahasiswa di kampus tersebut.
Keputusan ini diumumkan karena BEM menilai sistem organisasi di KM sudah tidak relevan dan mengalami kemunduran.
Selama ini KM UGM menaungi dua lembaga: BEM sebagai eksekutif dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sebagai lembaga legislatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengungkapkan bahwa struktur itu justru mengerdilkan peran mahasiswa.
“Seolah-olah ketua BEM itu segalanya. Padahal setiap mahasiswa punya hak bersuara,” ujar Tiyo, Selasa (25/11/2025) lalu.
Menurutnya, banyak isu publik penting yang harusnya melibatkan seluruh mahasiswa malah terwakili secara sempit oleh BEM.
Ia mencontohkan sikap mahasiswa terhadap program makan bergizi gratis hingga gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo sebesar Rp 200 miliar.
“Protes itu hak semua mahasiswa, bukan monopoli BEM,” tegasnya.
BEM: Sistem Pemilihan Ketua Seperti Pasar Bebas
Tiyo juga mengkritik keras budaya kompetisi uang dan patronase dalam pemilihan ketua BEM yang dianggap mirip pilkada versi kampus.
“Kultur feodalisme dan modal uang bikin gerakan tidak independen,” katanya.
BEM UGM melihat krisis kepercayaan terhadap BEM di banyak kampus karena dianggap mudah terkooptasi oleh pemerintah atau rektorat, sehingga kehilangan fungsi aktivismenya.
Karena itu, BEM UGM kini mengusung diri sebagai Kabinet Transformasi, dengan misi reformasi organisasi gerakan mahasiswa.
Konflik Memuncak Saat Kongres
Keputusan keluar dari KM UGM muncul setelah Kongres Istimewa pada 7 November 2025 yang dinilai BEM tidak membuka ruang dialog.
“Mereka membungkam suara kami dan memilih mempertahankan kenyamanan,” kata Tiyo mengenai MPM.
BEM menuntut kongres baru secara luring, bukan daring, agar transparan dan demokratis.
Sementara itu, Ketua MPM, Salman Alfarisi, menyatakan bahwa Direktorat Kemahasiswaan UGM kini melakukan mediasi.
“Keduanya punya perspektif dan legitimasi masing-masing,” ujarnya diplomatis.
Drama ini belum berakhir—banyak pihak menunggu apakah UGM akan menghadapi era baru gerakan mahasiswa, atau malah menciptakan jurang panjang antar organisasi kampus. (Red)
Komentar