HMI Cabang Bangkalan Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus Penyelewengan BUMD dari Hulu ke Hilir

- Penulis

Kamis, 31 Juli 2025 - 17:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAMUDA.NET, BANGKALAN — Tranparansi dan tata kelola badan usaha milik Daerah (BUMD) di Bangkalan, Jawa Timur kembali menjadi sorotan dengan di tetapkannya sebagai tersangka Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BUMD Sumber Daya Bangkalan, Joko Supriyono.

Menyoroti hal itu, HMI cabang Bangkalan sangat menyayangkan kejadian itu. Penyalahgunaan wewenang tentunya sangat merugikan daerah.

Apalagi, masyarakat yang seharusnya menerima hasil kelola BUMD itu sendiri, justru seakan menjadi penyumbang modal dari masyarakat terhadap pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikutip dari berbagai sumber, transaksi penyelewengan anggaran BUMD telah terjadi sejak 2020, dan melibatkan antara tiga hingga empat PT. Walhasil, para pelaku telah ditetapkan pada Juni 2025 lalu.

Baca Juga :  Pengabdian, Mahasiswa Universitas Siliwangi Dorong Warga Manfaatkan Sampah Jadi Produk Ecobrick

Sekretaris Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah, HMI Bangkalan, Sahrul Romadhon, menegaskan bahwa BUMD seharusnya menjadi instrumen utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak BUMD yang belum memberikan dampak nyata bagi daerah, ” ujarnya.

Dampak kejadian, lanjut Sahrul, sangat berpengaruh terhadap daerah baik dari sisi kepercayaan publik yang menilanya sangat buruk.

Ia melanjutkan, para pemodal akan waspada dan enggan berinvestasi di Bangkalan. Imbasnya, peningkatan pendapatan asli daerah akan sangat menurun dan berdampak terhadap pembelanjaan fasilitas publik dalam berbagai sektoral.

Baca Juga :  Tahun 2025 Bakal Jadi Ibadah Haji Terakhir yang Ditangani Kemenag RI, Kenapa?

Pemerintah daerah harus bisa menganalisa, dan meminimalisir kejadian. Jika dirasa perlu, ke depan, perlu adanya reformasi birokrasi di tingkat BUMD.

“BUMD harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika tata kelolanya masih bermasalah, maka reformasi harus segera dilakukan. Jangan sampai BUMD hanya menjadi sarana penyelewengan atau alat pencucian uang,” ujar Sahrul.

Dengan ini, kami, HMI Cabang Bangkalan, mengecam keras atas kasus yang sudah terjadi dan akan menindaklanjuti dengan instansi terkait baik dari sektoral legislatif, eksekutif, dan yudikatif guna perbaikan tata kelola BUMD yang lebih baik. (Red)

 

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PMII Bondowoso Desak DPRD Bertindak, TPA Paguan hingga Situs Megalitikum Jadi Sorotan
Bukan Sekadar Kawasan Pabrik, Industropolis Batang Bidik Jadi Magnet Industri Dunia
Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran
Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli
Jalan Jakarta Jadi Korban Proyek Galian, Mahasiswa Desak PAM Jaya Tak Cuma Janji!
DPC PPP Tegal Nyatakan Dukungan pada Ketum Mardiono soal Evaluasi Pengurus DPP di Rakornas III
Bahlil Naik Pitam! Beri Ultimatum 3×24 Jam kepada Penyebar Isu, Golkar Ikut Terseret
Gen Z Jangan Cuma Jago Main Medsos! Saatnya Kritis terhadap Hoaks dan Peduli Pemerintahan
Berita ini 9 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 07:25 WIB

PMII Bondowoso Desak DPRD Bertindak, TPA Paguan hingga Situs Megalitikum Jadi Sorotan

Rabu, 11 November 2026 - 17:28 WIB

Bukan Sekadar Kawasan Pabrik, Industropolis Batang Bidik Jadi Magnet Industri Dunia

Selasa, 10 November 2026 - 12:26 WIB

Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 09:41 WIB

Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli

Senin, 9 November 2026 - 19:10 WIB

Jalan Jakarta Jadi Korban Proyek Galian, Mahasiswa Desak PAM Jaya Tak Cuma Janji!

Berita Terbaru

Rutinitas santri di pesantren. (Gambar: pinterest)

OPINI

Menatap Krisis Legitimasi dan Urgensi Reformasi Pesantren

Kamis, 12 Nov 2026 - 08:23 WIB