SUARAMUDA, SEMARANG – Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menghentikan kasus pagar laut baru-baru mendapat sorotan tajam dari masyarakat.
Dalam penyelesaian kasus ini, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sebagai pihak yang terlibat telah membayar denda administratif sebesar Rp2 miliar.
Penetapan denda administratif ini tertuang dalam Surat Dirjen PSKDP Nomor B.182/DJPSDKP/PW.210/II/2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain membayar denda, PT TRPN juga telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut yang mereka pasang tanpa izin.
Melansir Fajar.co.id, Rabu (5/3/2025), Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyorot terkait keputusan Menteri KKP itu
Melalui cuitan di akun X pribadinya, ia menyebut keputusan yang diambil ini tidak masuk akal.
“Menteri KKP kembali bikin ulah,” tulis dikutip Rabu (5/3/2025).
“Ambil sikap yang tidak masuk akal dengan menghentikan kasus pagar laut Tangerang,” tuturnya.
Mulyanto kemudian melemparkan pertanyaan terkait keputusan yang diambil ini.
“Menurut lho aneh ngak gaes? Satu kata untuk Bapak itu,” ujarnya. (Red)
Komentar