Tim Transisi Luthfi-Yasin Dorong Revitalisasi BUMD dan Tata Kelola Bebas Korupsi

Semarang, SUARAMUDA –
Tim Transisi pemerintahan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmen untuk merevitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah. Mereka menginginkan BUMD tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga lebih berdampak bagi masyarakat luas.

Pembina Tim Transisi sekaligus mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Prof. Sri Puryono, menegaskan bahwa cagub dan cawagub terpilih ingin meninggalkan warisan yang kuat bagi Jawa Tengah dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, program-program yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur terpilih ingin membangun legacy (warisan program) yang positif bagi Jawa Tengah. Mereka menekankan wilayah bebas korupsi dan peran strategis BUMD dalam pembangunan daerah,” ujar Sri Puryono usai pertemuan dengan sembilan BUMD di Jateng. Jum’at, 7/2/2025.

Menurut Sri Puryono, sebagai badan usaha pelat merah milik Pemprov Jateng, BUMD harus mampu merevitalisasi diri sesuai dengan visi dan program Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Langkah ini menuntut inovasi dan kreativitas dari para pimpinan BUMD, sambil tetap menjaga akuntabilitas serta tata kelola yang baik.

Salah satu program yang akan disinergikan dengan BUMD adalah menjaga stabilitas harga produk pertanian. BUMD diharapkan berperan sebagai penampung hasil panen saat terjadi surplus produksi, sehingga harga tetap stabil dan tidak merugikan petani.

“Bagaimana cara mengawetkan hasil panen, seperti buah atau sayuran, agar tidak terbuang saat panen raya? Ini penting supaya harga tidak jatuh dan tetap menguntungkan petani,” jelasnya.

Akademisi Universitas Diponegoro, Dr. Wahid Abdurrahman, menilai langkah yang dilakukan Ahmad Luthfi dan Gus Yasin ini adalah pendekatan baru dalam kepemimpinan daerah. Jika biasanya kepala daerah mulai bekerja setelah pelantikan, Luthfi-Yasin justru sudah mulai menyusun strategi dan belanja masalah sebelum resmi menjabat.

“Biasanya, 35 hari pertama pasca-pelantikan digunakan kepala daerah untuk beradaptasi. Tapi Pak Luthfi dan Gus Yasin sudah mulai memetakan permasalahan sejak awal, sehingga setelah dilantik bisa langsung bekerja,” kata Wahid.

Tantangan terbesar pemerintahan baru ini adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tim Transisi mencatat bahwa setidaknya ada 136 program yang harus dijalankan, sementara anggaran yang tersedia cukup terbatas.

Untuk mengatasi hal ini, Tim Transisi telah menyiapkan tiga strategi utama, yaitu:
1. Maksimalisasi APBN – Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat meskipun terbatas karena adanya kebijakan penghematan nasional.

2. Partisipasi Swasta dan CSR – Mengoptimalkan investasi serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta untuk mendukung pembangunan daerah.

3. Pemberdayaan Masyarakat – Menggunakan model “collaborative governance”, yaitu melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) agar turut serta dalam pembangunan.

“Jawa Tengah memiliki modal sosial yang kuat, yakni budaya ‘nguwongke’ atau saling menghargai. Ini bisa menjadi kunci sukses dalam menjalankan program secara kolaboratif,” ujar Wahid.

Rapat Maraton dan Struktur Tim Transisi
Ketua Tim Transisi Luthfi-Yasin, Dr. Zulkifli Gayo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar serangkaian rapat maraton bersama OPD dan BUMD pada 6-7 serta 10-11 Februari. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa program-program Pemprov Jateng ke depan selaras dengan visi-misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Tim Transisi “Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah” terdiri dari akademisi dan praktisi dengan latar belakang beragam:

1. Prof. Dr. Ir. Sri Puryono Karto Soedarmo, M.P. – Ahli tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup (Penasehat).
2. Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. – Ahli kebijakan publik (Penasehat).
3. Dr. Zulkifli Gayo, S.Pt., M.M. – Analis kebijakan dan perencanaan pembangunan (Ketua).
4. Wahid Abdulrahman, S.IP., M.Si, Ph.D. – Ahli desentralisasi dan kerja sama daerah (Sekretaris).
5. Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H. – Ahli hukum dan pemerintahan (Anggota).
6. Ir. H. Hariyanto, S.T. – (Anggota).
7. Gouw Ivan Siswanto, S.H. – Ahli pemberdayaan ekonomi (Anggota).

Menurut Sri Puryono, keberadaan Tim Transisi ini bertujuan untuk memastikan transisi pemerintahan berlangsung lancar dan berkesinambungan.

“Tim ini dibentuk oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk menjamin kesinambungan program serta sinkronisasi dengan OPD. Kita juga mengevaluasi program yang sudah ada agar sejalan dengan visi-misi pemerintahan baru,” jelasnya.