Oleh: Ali Achmadi, pengamat sosial, tinggal di Kabupaten Pati
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Soal Koperasi Desa Merah Putih, mari kita bicara angka. Bukan perasaan. Bukan sentimen. Bukan semangat heroik. Bukan pula sok gagah. Tidak paham tapi nekat jadi pengurus.
Ini mengelola dana hutang, bukan dana hibah. Pinjaman Rp.3 miliar. Bunga kurang lebih 4% per tahun. Cicilan ± Rp.600 juta per tahun.
Artinya Rp.50 juta per bulan harus tersedia. Rutin. Tanpa alasan. Itu baru angsuran. Belum gaji pegawai. Belum biaya operasional. Belum penyusutan aset. Belum pembagian SHU yang pasti akan selalu diharapkan oleh kepala desa dan perangkat-perangkatnya.
Hitungannya Tidak Bisa Ditawar
Jika margin bersih koperasi 5%, maka untuk menghasilkan Rp.50 juta laba bersih per bulan, koperasi harus mencetak omzet Rp.1 miliar per bulan. Artinya: koperasi harus memutar omset ± Rp.33 juta per hari. Harus stabil.
Kalau margin hanya 3% — ini lebih realistis untuk retail sembako di pedesaan — maka omzet harus Rp1,67 miliar per bulan. Itu artinya koperasi harus memutar omset hampir Rp.55 juta per hari.
Pertanyaannya sederhana: Apakah semua desa punya daya beli sebesar itu? Apakah pengurusnya terbiasa memutar uang miliaran dengan disiplin arus kas? Apakah ada ketua koperasi yang sebelumnya mengelola bisnis dengan omzet stabil di atas Rp.1 miliar per bulan?
Kalau jawabannya belum tentu, maka yang sedang kita hadapi bukan semangat gotong royong. Tapi risiko sistemik.
Ini Bukan Warung Kelontong
Banyak orang menyamakan koperasi desa dengan toko kecil. Padahal dengan kewajiban cicilan Rp.50 juta per bulan, koperasi itu skalanya bukan UMKM biasa.
Itu sudah kelas usaha menengah. Dan usaha menengah tidak lahir dari semangat saja. Ia lahir dari: Neraca yang sehat, Cash flow yang disiplin, Kontrol stok yang ketat, Pengalaman manajemen risiko.
Tanpa itu, koperasi bukan alat pemberdayaan—melainkan pabrik utang yang dibungkus spanduk gotong royong.
Skenario Realistis (Bukan Pesimis)
Yang menyakitkan bukan hanya neraca koperasi. Tapi kepercayaan dan cibiran masyarakat.
Dampaknya ke Desa
Kalau kemudian dana desa ikut menopang? Maka: Jalan tertunda, Saluran air mangkrak, Program pemberdayaan dipangkas, Infrastruktur kecil berhenti. Desa tidak sedang membangun usaha. Desa sedang memikul risiko pembiayaan.
Mari jujur. Orang yang benar-benar paham kalkulasi usaha biasanya akan: Menghitung BEP, Menghitung sensitivitas margin, Menghitung worst case scenario, Menghitung daya beli riil pasar.
Dan setelah dihitung, ia akan sadar: ini bukan perkara niat baik. Ini bukan perkara gengsi atau gagah-gagahan. Ini perkara kalkulasi arus kas.
Justru yang tidak terbiasa membaca laporan laba rugi, tidak pernah mengejar omzet puluhan juta per hari, dan tidak pernah merasakan tekanan cicilan puluhan juta per bulan—merekalah yang paling mudah berkata, “Ayo, gas saja.”
Karena mereka belum pernah merasakan betapa mengerikannya ketika angka-angka tidak masuk.
Semangat Tanpa Perhitungan Adalah Spekulasi
Koperasi adalah alat ekonomi. Bukan simbol ideologis. Kalau pengurusnya tidak mengerti kalkulasi usaha, tidak paham manajemen risiko, dan tidak punya pengalaman mengelola omzet besar, maka koperasi bukan alat pemberdayaan.
Ia berubah menjadi eksperimen mahal. Dan dalam eksperimen itu, yang dipertaruhkan bukan hanya uang. Tapi “nasib dan masa depan” desa.
Bukan berarti koperasi tidak boleh berdiri. Bukan berarti harus pesimis. Tapi hanya orang yang tidak mengerti hitung-hitungan usaha yang berani mengelola utang miliaran tanpa peta jalan bisnis yang jelas.
Karena dalam dunia usaha, keberanian tanpa kalkulasi bukanlah kepemimpinan. Itu perjudian. (Red)