Oleh: Yohanes Soares, Akitivis Sosial, Peneliti, dan Dosen STIE Sulut
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Indonesia hari ini dengan bangga menggaungkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai simbol kehadiran negara bagi anak-anak.
Anggaran ratusan triliun rupiah digelontorkan, dapur-dapur gizi dibangun, dan klaim keberpihakan pada generasi masa depan digaungkan ke ruang publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun di saat yang sama, dari pelosok daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), muncul sebuah tragedi yang menampar nurani bangsa, seorang anak Sekolah Dasar mengakhiri hidupnya karena tidak memiliki uang untuk membeli buku tulis.
Peristiwa ini bukan sekadar kisah duka. Ia adalah vonis keras atas kegagalan sistem pendidikan dan kegagalan negara membaca prioritas paling dasar.
Lapar akan Masa Depan
Buku tulis adalah benda paling sederhana dalam dunia pendidikan. Ia bukan teknologi mahal, bukan fasilitas mewah, bukan inovasi futuristik. Ia adalah alat paling elementer untuk belajar menulis, berpikir, dan bermimpi.
Ketika seorang anak tidak mampu membeli buku tulis, lalu memilih jalan paling sunyi untuk mengakhiri hidupnya, itu menandakan satu hal:
negara telah terlalu jauh dari realitas rakyat paling bawah.
MBG mungkin mampu mengisi perut anak tersebut. Namun ia gagal menjangkau rasa malu, tekanan psikologis, ketertinggalan struktural, dan beban sosial yang dipikul anak-anak di daerah 3T setiap hari.
Pendidikan tidak hanya soal asupan gizi, tetapi tentang rasa aman, harga diri, dan harapan.
Daerah 3T: Ruang Pendidikan yang Dilupakan
Di banyak wilayah 3T, sekolah masih berdiri dengan: ruang kelas reyot, kekurangan guru tetap, jarak tempuh berjam-jam dengan berjalan kaki, tanpa listrik memadai, serta tanpa buku pelajaran yang cukup.
Dalam konteks ini, membandingkan MBG dan pendidikan bukan soal menolak program makan gratis, melainkan mempertanyakan ketimpangan perhatian negara.
Ketika dapur MBG dibangun dengan standar nasional, sekolah-sekolah di 3T masih bertahan dengan fasilitas yang bahkan tidak memenuhi standar minimum kemanusiaan.
Dengan anggaran sekitar Rp 335 triliun, MBG menjadi proyek raksasa. Namun tragedi anak SD yang tidak mampu membeli buku tulis menunjukkan paradoks kebijakan,
negara mampu memberi makan, tetapi gagal menyediakan alat belajar paling murah sekalipun.
Ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan soal filosofi kebijakan. Negara terlihat lebih tertarik pada program yang mudah diklaim, mudah difoto, dan mudah dipromosikan, ketimbang kerja sunyi dan berjangka panjang.
Penyediaan buku tulis gratis, beasiswa mikro untuk anak miskin ekstrem, pendampingan psikososial di sekolah 3T, ataupun peningkatan kesejahteraan guru pedalaman hanyalah sebuah mimpi.
Pendidikan Tanpa Empati?
Kasus ini juga membuka sisi gelap pendidikan kita, sekolah sering kali menjadi ruang tekanan, bukan perlindungan. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya berjuang memahami pelajaran, tetapi juga menanggung rasa malu karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sekolah.
Ketika sistem pendidikan tidak memiliki mekanisme empati, tidak ada guru pendamping, tidak ada bantuan darurat, tidak ada kebijakan fleksibel maka pendidikan berubah menjadi kekerasan struktural yang diam-diam mematikan harapan.
Peristiwa ini memaksa kita bertanya dengan jujur dan keras: Untuk siapa MBG sebenarnya dirancang? Mengapa negara bisa mengorganisir jutaan porsi makanan, tetapi gagal mendeteksi satu anak yang tidak mampu membeli buku tulis
Atau, di mana peran negara ketika kemiskinan ekstrem masuk ke ruang kelas dan menghancurkan mental anak?
Jika negara hadir hanya saat program besar dijalankan, tetapi absen saat tragedi kecil terjadi, maka kehadiran itu bersifat simbolik, bukan substantif.
Belajar dari Air Mata Anak 3T
Kematian seorang anak SD karena buku tulis bukan sekadar tragedi personal. Ia adalah alarm nasional. Ia menandai bahwa pembangunan pendidikan Indonesia sedang berjalan dengan logika yang terbalik, memperbesar program, tetapi mengecilkan manusia.
MBG seharusnya tidak berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang adil di mana tidak ada satu pun anak yang kehilangan nyawa hanya karena terlalu miskin untuk belajar.
Jika negara tidak segera mengoreksi arah kebijakan, maka kita bukan hanya kehilangan satu anak hari ini. Kita sedang kehilangan hati nurani bangsa. (Red)
Komentar