Saatnya Pemerintah Daerah Bertaruh pada Pariwisata Berbasis Masyarakat untuk Menguatkan PAD

Oleh: Sos Rapiyas, mahasiswa S2 Prodi Ilmu Administrasi, Universitas Islam Riau

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer pusat bukan lagi sekadar isu teknis keuangan, melainkan persoalan struktural yang menghambat kemandirian pembangunan.

Selama Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih lemah, ruang gerak APBD akan selalu terbatas, dan daerah akan sulit berinovasi.

Also Read:

Indonesia di Tengah Badai Geopolitik: Antara Krisis Energi, Kerapuhan Ekonomi, dan Ujian Kedaulatan Kebijakan

Ironisnya, di tengah tekanan fiskal tersebut, banyak daerah justru belum serius mengelola salah satu sumber pendapatan paling menjanjikan: sektor pariwisata.

Lebih spesifik lagi, pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism (CBT) masih diperlakukan sebagai pelengkap, bukan sebagai instrumen strategis penguatan fiskal daerah.

Also Read:

Sejahtera Itu Hak, Tapi Layak Itu Syarat (Sebuah Otokritik)

PAD Pariwisata: Potensi Besar yang Belum Dikelola Serius

Struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa kontribusi PAD—terutama dari pajak hotel, restoran, retribusi objek wisata, dan aktivitas UMKM wisata—masih jauh dari potensi riilnya. Padahal, banyak daerah memiliki daya tarik wisata alam, budaya, dan desa wisata yang terus berkembang.

Also Read:

Kaleng Khong Guan Isi Kerupuk Tayamum

Masalahnya bukan pada kurangnya wisatawan, melainkan pada lemahnya sistem pengelolaan pendapatan. Di berbagai daerah, retribusi wisata tidak sebanding dengan jumlah kunjungan karena pencatatan masih manual, minim pengawasan, dan rawan kebocoran.

Pada saat yang sama, struktur belanja daerah justru didominasi belanja pegawai, sehingga investasi untuk pengembangan destinasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi terpinggirkan. Akibatnya, sektor pariwisata gagal berperan sebagai mesin pertumbuhan PAD.

Also Read:

Hegemoni: Revitalisasi Nalar Kritis di Tengah Pusaran Badai Pembungkaman

Jika ditelaah lebih jauh, kinerja keuangan publik daerah menunjukkan sejumlah persoalan serius. Rasio kemandirian fiskal masih rendah, efektivitas PAD stagnan, dan belanja pariwisata belum berbasis kinerja. Program pariwisata sering kali bersifat seremonial, tanpa indikator dampak ekonomi yang jelas.

Situasi ini menegaskan bahwa pariwisata belum ditempatkan sebagai sektor produktif yang dirancang untuk memperkuat fiskal, melainkan sekadar agenda promosi atau kegiatan tahunan tanpa kesinambungan.

Also Read:

Rusia Kembali Dilirik Asia, Apa Dampaknya bagi Pasar Energi dan Indonesia?

Kebijakan fiskal pariwisata di banyak daerah masih bertumpu pada penarikan retribusi semata. Pendekatan ini tidak cukup. Tanpa penguatan kapasitas masyarakat, integrasi ekonomi lokal, dan pemanfaatan data, pariwisata tidak akan menghasilkan nilai tambah yang signifikan.

Padahal, daerah-daerah yang berhasil meningkatkan PAD pariwisatanya menunjukkan pola yang relatif sama: berbasis data, terintegrasi secara digital, dan melibatkan komunitas sebagai aktor utama. Di sinilah pariwisata berbasis masyarakat seharusnya mengambil peran sentral.

Also Read:

Serigala di Kepala

Pariwisata Berbasis Masyarakat sebagai Jalan Keluar Fiskal

CBT bukan hanya konsep partisipatif, tetapi juga strategi fiskal yang rasional. Ketika masyarakat terlibat langsung sebagai pengelola destinasi, penyedia homestay, kuliner, dan jasa wisata, maka ekonomi lokal bergerak, transaksi meningkat, dan basis pajak daerah otomatis menguat.

Also Read:

Dari Bandung ke BoP: Masihkah Indonesia Setia pada Idealisme Dunia Ketiga?

Namun, agar CBT benar-benar berdampak pada PAD, diperlukan terobosan kebijakan yang terstruktur dan berbasis praktik terbaik.

Pertama, digitalisasi pendapatan wisata melalui sistem e-retribusi menjadi kebutuhan mendesak. Tiket elektronik, pencatatan pengunjung berbasis sensor, serta integrasi data UMKM dan homestay dalam satu dashboard daerah akan meningkatkan akurasi pendapatan sekaligus menutup celah kebocoran.

Also Read:

Rusia Kecam Serangan Udara Israel di Lebanon: Rumah Budaya Rusia Hancur, Ini Agresi Militer

Kedua, penguatan kelembagaan CBT harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu membentuk badan pengelola wisata berbasis komunitas dengan skema bagi hasil yang adil antara pemerintah, desa, dan masyarakat.

Pelatihan pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku kuliner lokal harus diarahkan pada standar mutu yang jelas.

Also Read:

Prapaskah: Melampaui Pemaknaan yang Salah Kaprah

Ketiga, reformasi pajak dan retribusi berbasis nilai perlu diterapkan. Tarif retribusi harus mencerminkan nilai tambah destinasi, bukan sekadar angka administratif. Integrasi pajak hotel dan restoran melalui sistem transaksi digital juga penting agar penerimaan daerah lebih transparan dan akuntabel.

Keempat, investasi yang tepat sasaran menjadi kunci. Alokasi minimal lima persen belanja pembangunan untuk pariwisata berbasis masyarakat, ditambah skema kemitraan pemerintah–komunitas (Public–Community Partnership), akan mempercepat penguatan destinasi sekaligus memperluas dampak ekonomi.

Also Read:

“Pati Ora Sepele”

Penutup: Dari Wacana ke Keberanian Politik

Sudah saatnya pemerintah daerah berhenti memandang pariwisata berbasis masyarakat sebagai program tambahan. CBT harus ditempatkan sebagai strategi utama penguatan PAD dan kemandirian fiskal.

Also Read:

Saat Ramadhan Melahirkan Kreativitas Sosial

Tanpa keberanian politik untuk membenahi tata kelola, mendigitalisasi pendapatan, dan mempercayakan pengelolaan ekonomi wisata kepada masyarakat, potensi besar pariwisata akan terus menjadi angka di atas kertas.

Sebaliknya, dengan kebijakan yang tepat, pariwisata berbasis masyarakat dapat menjadi fondasi fiskal baru yang berkelanjutan bagi daerah. (Red)

Also Read:

Kala Indonesia Terjepit di Antara Dua Arus Dunia