Oleh: Sos Rapiyas, mahasiswa S2 Prodi Ilmu Administrasi, Universitas Islam Riau
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer pusat bukan lagi sekadar isu teknis keuangan, melainkan persoalan struktural yang menghambat kemandirian pembangunan.
Selama Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih lemah, ruang gerak APBD akan selalu terbatas, dan daerah akan sulit berinovasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, di tengah tekanan fiskal tersebut, banyak daerah justru belum serius mengelola salah satu sumber pendapatan paling menjanjikan: sektor pariwisata.
Lebih spesifik lagi, pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism (CBT) masih diperlakukan sebagai pelengkap, bukan sebagai instrumen strategis penguatan fiskal daerah.
PAD Pariwisata: Potensi Besar yang Belum Dikelola Serius
Struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa kontribusi PAD—terutama dari pajak hotel, restoran, retribusi objek wisata, dan aktivitas UMKM wisata—masih jauh dari potensi riilnya. Padahal, banyak daerah memiliki daya tarik wisata alam, budaya, dan desa wisata yang terus berkembang.
Masalahnya bukan pada kurangnya wisatawan, melainkan pada lemahnya sistem pengelolaan pendapatan. Di berbagai daerah, retribusi wisata tidak sebanding dengan jumlah kunjungan karena pencatatan masih manual, minim pengawasan, dan rawan kebocoran.
Pada saat yang sama, struktur belanja daerah justru didominasi belanja pegawai, sehingga investasi untuk pengembangan destinasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi terpinggirkan. Akibatnya, sektor pariwisata gagal berperan sebagai mesin pertumbuhan PAD.
Jika ditelaah lebih jauh, kinerja keuangan publik daerah menunjukkan sejumlah persoalan serius. Rasio kemandirian fiskal masih rendah, efektivitas PAD stagnan, dan belanja pariwisata belum berbasis kinerja. Program pariwisata sering kali bersifat seremonial, tanpa indikator dampak ekonomi yang jelas.
Situasi ini menegaskan bahwa pariwisata belum ditempatkan sebagai sektor produktif yang dirancang untuk memperkuat fiskal, melainkan sekadar agenda promosi atau kegiatan tahunan tanpa kesinambungan.
Kebijakan fiskal pariwisata di banyak daerah masih bertumpu pada penarikan retribusi semata. Pendekatan ini tidak cukup. Tanpa penguatan kapasitas masyarakat, integrasi ekonomi lokal, dan pemanfaatan data, pariwisata tidak akan menghasilkan nilai tambah yang signifikan.
Padahal, daerah-daerah yang berhasil meningkatkan PAD pariwisatanya menunjukkan pola yang relatif sama: berbasis data, terintegrasi secara digital, dan melibatkan komunitas sebagai aktor utama. Di sinilah pariwisata berbasis masyarakat seharusnya mengambil peran sentral.
Pariwisata Berbasis Masyarakat sebagai Jalan Keluar Fiskal
CBT bukan hanya konsep partisipatif, tetapi juga strategi fiskal yang rasional. Ketika masyarakat terlibat langsung sebagai pengelola destinasi, penyedia homestay, kuliner, dan jasa wisata, maka ekonomi lokal bergerak, transaksi meningkat, dan basis pajak daerah otomatis menguat.
Namun, agar CBT benar-benar berdampak pada PAD, diperlukan terobosan kebijakan yang terstruktur dan berbasis praktik terbaik.
Pertama, digitalisasi pendapatan wisata melalui sistem e-retribusi menjadi kebutuhan mendesak. Tiket elektronik, pencatatan pengunjung berbasis sensor, serta integrasi data UMKM dan homestay dalam satu dashboard daerah akan meningkatkan akurasi pendapatan sekaligus menutup celah kebocoran.
Kedua, penguatan kelembagaan CBT harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu membentuk badan pengelola wisata berbasis komunitas dengan skema bagi hasil yang adil antara pemerintah, desa, dan masyarakat.
Pelatihan pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku kuliner lokal harus diarahkan pada standar mutu yang jelas.
Ketiga, reformasi pajak dan retribusi berbasis nilai perlu diterapkan. Tarif retribusi harus mencerminkan nilai tambah destinasi, bukan sekadar angka administratif. Integrasi pajak hotel dan restoran melalui sistem transaksi digital juga penting agar penerimaan daerah lebih transparan dan akuntabel.
Keempat, investasi yang tepat sasaran menjadi kunci. Alokasi minimal lima persen belanja pembangunan untuk pariwisata berbasis masyarakat, ditambah skema kemitraan pemerintah–komunitas (Public–Community Partnership), akan mempercepat penguatan destinasi sekaligus memperluas dampak ekonomi.
Penutup: Dari Wacana ke Keberanian Politik
Sudah saatnya pemerintah daerah berhenti memandang pariwisata berbasis masyarakat sebagai program tambahan. CBT harus ditempatkan sebagai strategi utama penguatan PAD dan kemandirian fiskal.
Tanpa keberanian politik untuk membenahi tata kelola, mendigitalisasi pendapatan, dan mempercayakan pengelolaan ekonomi wisata kepada masyarakat, potensi besar pariwisata akan terus menjadi angka di atas kertas.
Sebaliknya, dengan kebijakan yang tepat, pariwisata berbasis masyarakat dapat menjadi fondasi fiskal baru yang berkelanjutan bagi daerah. (Red)
Komentar