Oleh: Didik T. Atmaja, Peneliti Sino-Nusantara Institute
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Dunia menyaksikan sebuah momentum diplomatik yang tidak biasa di Shenzhen, Tiongkok. Presiden Xi Jinping, Donald Trump, dan Vladimir Putin duduk bersama dalam pertemuan trilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2026. Tiga pemimpin dari negara berkekuatan besar itu membicarakan sejumlah isu strategis, mulai dari stabilitas energi, pengendalian senjata nuklir, hingga reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pertemuan tersebut memang belum menghasilkan terobosan besar dalam penyelesaian konflik global. Namun, deklarasi bersama yang dihasilkan memperlihatkan bahwa komunikasi antarkekuatan besar tetap menjadi instrumen penting dalam menentukan arah politik internasional.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi Indonesia, peristiwa ini bukan sekadar tontonan diplomasi global. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana Indonesia menempatkan diri ketika tiga kekuatan besar mulai membicarakan masa depan dunia?
Diplomasi Kekuatan Besar
Pertemuan Xi, Trump, dan Putin memperlihatkan bahwa politik internasional tidak pernah lepas dari kepentingan strategis. Tiongkok berkepentingan memperkuat pengaruh global, Amerika Serikat berupaya mempertahankan kepemimpinannya, sementara Rusia berusaha menjaga posisi geopolitiknya di tengah tekanan internasional akibat perang Ukraina.
Ketiganya memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan. Namun, mereka memahami bahwa komunikasi dan negosiasi tetap diperlukan untuk mengelola persaingan. Di sinilah realitas dunia multipolar semakin terlihat. Tidak ada satu negara yang sepenuhnya mampu menentukan arah politik global tanpa memperhitungkan kekuatan lainnya.
Persoalannya, ketika negara-negara besar berunding, bagaimana nasib negara berkembang yang tidak memiliki kekuatan ekonomi dan militer sebanding? Apakah kepentingannya ikut diperhitungkan atau justru menjadi bagian dari konsekuensi keputusan negara besar? Pertanyaan ini relevan bagi Indonesia.
Bebas Aktif Bukan Berarti Pasif
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memilih politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini bukan berarti berdiri di tengah tanpa sikap, apalagi menjauh dari dinamika internasional. Bebas berarti tidak mengikatkan diri pada kekuatan atau blok tertentu, sedangkan aktif berarti ikut berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Namun, dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks, prinsip tersebut menghadapi ujian baru.
Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, hubungan strategis Tiongkok-Rusia, serta konflik di berbagai kawasan menuntut Indonesia memiliki kecermatan diplomasi. Terlebih, hubungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok semakin strategis, sementara Amerika Serikat tetap menjadi mitra penting dalam perdagangan, investasi, teknologi, dan keamanan kawasan.
Indonesia tidak harus memilih Washington, Beijing, atau Moskow. Tetapi, Indonesia juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk menyampaikan sikap ketika kepentingan nasional dan prinsip perdamaian internasional dipertaruhkan.
Politik bebas aktif harus diterjemahkan sebagai kemampuan memperluas ruang manuver, bukan sekadar menjaga jarak dari persaingan kekuatan besar.
Memperkuat Daya Tawar Indonesia
Tantangan terbesar Indonesia sesungguhnya bukan hanya menentukan posisi diplomatik, melainkan membangun kapasitas agar memiliki daya tawar.
Diplomasi yang kuat membutuhkan fondasi ekonomi yang mandiri. Indonesia tidak cukup hanya menawarkan sumber daya alam dan pasar domestik kepada negara-negara besar. Kita harus mampu memperkuat industri nasional, menguasai teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan investasi asing memberikan nilai tambah.
Di tingkat kawasan, Indonesia juga perlu memperkuat sentralitas ASEAN. Jangan sampai Asia Tenggara hanya menjadi arena persaingan kepentingan Washington dan Beijing. ASEAN harus memiliki posisi kolektif dalam menjaga stabilitas, perdagangan, dan keamanan kawasan.
Indonesia memiliki modal diplomatik dan ekonomi untuk memainkan peran tersebut. Namun, modal itu harus diikuti konsistensi kebijakan dan keberanian mengambil inisiatif.
Pertemuan Xi, Trump, dan Putin di Shenzhen memberikan pelajaran bahwa diplomasi global selalu bergerak mengikuti kepentingan dan kekuatan. Negara yang memiliki kapasitas akan lebih diperhitungkan dalam menentukan arah perubahan.
Sejatinya, ujian politik bebas aktif Indonesia bukan terletak pada keberanian memilih salah satu kekuatan besar. Ujiannya justru pada kemampuan menjaga kemandirian sikap, memperjuangkan kepentingan nasional, dan berkontribusi membangun tatanan dunia yang lebih adil.
Indonesia tidak harus menjadi raksasa untuk diperhitungkan. Tetapi, Indonesia harus memiliki keberanian, kapasitas, dan strategi agar tidak sekadar menjadi penonton ketika para raksasa dunia menentukan arah sejarah. (Red)













Komentar