Badak, Tambang dan Ironi Konservasi Indonesia

Di tengah upaya menyelamatkan badak jawa dari ancaman kepunahan, penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon menguji konsistensi kebijakan konservasi Indonesia

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 10:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi badak bercula satu/ sumber: pinterest

Ilustrasi badak bercula satu/ sumber: pinterest

Oleh: Didik T. Atmaja, Peneliti Sino-Nusantara Institute

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Indonesia sedang menghadapi sebuah ironi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di satu sisi, pemerintah berupaya menyelamatkan badak jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu mamalia paling langka di dunia.

Di sisi lain, muncul polemik penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) di sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, habitat terakhir badak jawa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dua agenda ini mungkin berada dalam ruang kebijakan yang berbeda. Namun, keduanya bertemu pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana negara konsisten menempatkan kepentingan konservasi di tengah ambisi pengelolaan sumber daya alam?

Persoalan ini bermula dari terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Penetapan tersebut memicu perhatian publik karena sebagian wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon masuk dalam peta WUP.

Kementerian ESDM kemudian memberikan klarifikasi. Pemerintah menegaskan bahwa daratan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk wilayah pertambangan dan hingga kini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan yang menjadi polemik tersebut.

Artinya, tidak tepat jika langsung menyimpulkan bahwa pemerintah akan membuka tambang di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Penetapan WUP juga tidak otomatis menjadi izin untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi.

Namun, klarifikasi administratif tidak serta-merta menghilangkan pertanyaan ekologis. Sebab, persoalan lingkungan tidak selalu berhenti pada batas-batas wilayah yang tercantum dalam peta kebijakan.

Badak dan masa depan konservasi

Ujung Kulon bukan sekadar kawasan hutan di ujung barat Pulau Jawa. Kawasan ini merupakan rumah terakhir bagi badak jawa yang populasinya sangat terbatas. Keberadaannya menjadi simbol penting bagi upaya perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Baca Juga :  Selamat Datang Partai Gerakan Rakyat: Warna Baru Politik Indonesia dan Harapan bagi Demokrasi

Selama puluhan tahun, badak jawa menghadapi berbagai ancaman, mulai dari perburuan liar, keterbatasan habitat, persoalan genetik, hingga risiko bencana alam. Konsentrasi seluruh populasi dalam satu kawasan juga membuat spesies ini sangat rentan terhadap gangguan berskala besar.

Karena itu, rencana pengembangan habitat kedua di luar Ujung Kulon, termasuk gagasan menjadikan Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi sebagai lokasi alternatif, patut dilihat sebagai langkah strategis.

Tujuannya bukan sekadar memindahkan satwa, melainkan mengurangi ketergantungan kelangsungan hidup badak jawa pada satu habitat.

Tetapi, upaya tersebut akan kehilangan sebagian maknanya jika perlindungan ekosistem di sekitar habitat utama tidak menjadi perhatian yang sama besarnya.

Badak tidak hidup dalam ruang hampa. Keberlangsungan hidupnya berkaitan dengan kesehatan ekosistem secara keseluruhan.

Hutan, sumber air, vegetasi, kawasan pesisir, dan keseimbangan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja.

Dengan demikian, konservasi semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelamatan individu satwa, tetapi juga memastikan ekosistem tempatnya hidup tetap terlindungi.

Ekonomi tidak boleh mengalahkan ekologi

Kita tentu tidak sedang mempertentangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Indonesia membutuhkan investasi, industri pertambangan, dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, pembangunan juga membutuhkan batas. Tidak semua potensi sumber daya alam harus dieksploitasi, apalagi ketika berada di sekitar kawasan yang memiliki nilai ekologis luar biasa.

Di sinilah pentingnya prinsip kehati-hatian. Penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi harus disertai kajian lingkungan yang transparan, pemetaan batas wilayah yang jelas, serta penilaian terhadap dampak ekologis lintas kawasan.

Jangan sampai kebijakan yang secara administratif dinilai berada di luar kawasan taman nasional justru menimbulkan tekanan terhadap ekosistem yang dilindungi.

Baca Juga :  Membaca Kapasitas Dasco

Pemerintah juga perlu membuka informasi secara komprehensif mengenai koordinat wilayah WUP, potensi mineral, status perizinan, serta kemungkinan dampak kegiatan pertambangan terhadap kawasan konservasi Ujung Kulon.

Transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi, sekaligus memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dapat diawasi secara terbuka.

Lebih jauh, Indonesia perlu memperkuat konsistensi kebijakan lingkungan. Jangan sampai di satu meja pemerintah berbicara tentang penyelamatan satwa langka, sementara di meja kebijakan lainnya justru muncul keputusan yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistemnya.

Menyelamatkan lebih dari sekadar badak

Polemik Ujung Kulon seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi cara Indonesia memandang konservasi. Kekayaan alam tidak selalu harus diterjemahkan menjadi nilai ekonomi melalui aktivitas eksploitasi.

Ada nilai ekologis, sosial, ilmiah, dan bahkan peradaban yang tidak bisa diukur semata-mata dengan angka investasi atau potensi mineral.

Badak jawa merupakan salah satu warisan biodiversitas dunia yang keberadaannya menjadi tanggung jawab Indonesia.

Menyelamatkannya bukan sekadar menjaga agar satu spesies tidak punah, melainkan membuktikan bahwa negara mampu mengelola kekayaan alam dengan kebijaksanaan.

Pada akhirnya, persoalan Ujung Kulon bukan hanya tentang boleh atau tidaknya tambang beroperasi. Lebih dari itu, ini adalah ujian tentang keberanian negara menentukan prioritas pembangunan.

Sebab, ketika badak jawa sudah tidak lagi memiliki tempat untuk hidup, tidak ada keuntungan ekonomi yang mampu mengembalikan spesies itu dari kepunahan.

Jangan sampai kita begitu sibuk menghitung potensi emas di sekitar Ujung Kulon, hingga lupa bahwa ada kehidupan yang jauh lebih berharga untuk diselamatkan. (Red)

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Membaca Kapasitas Dasco
Investasi Jawa Tengah Naik, Saatnya Mengukur Dampaknya bagi Rakyat
Selamat Datang Partai Gerakan Rakyat: Warna Baru Politik Indonesia dan Harapan bagi Demokrasi
Membaca Arah Mata Angin Politik Hendrar Prihadi
Presiden, Kata “Bajingan”, dan Marwah Kepemimpinan
Tentang TERAS 67
Berita ini 3 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 10:07 WIB

Badak, Tambang dan Ironi Konservasi Indonesia

Selasa, 17 November 2026 - 21:09 WIB

Membaca Kapasitas Dasco

Selasa, 4 Agustus 2026 - 21:09 WIB

Investasi Jawa Tengah Naik, Saatnya Mengukur Dampaknya bagi Rakyat

Senin, 27 Juli 2026 - 08:46 WIB

Selamat Datang Partai Gerakan Rakyat: Warna Baru Politik Indonesia dan Harapan bagi Demokrasi

Senin, 20 Juli 2026 - 22:27 WIB

Membaca Arah Mata Angin Politik Hendrar Prihadi

Berita Terbaru

Ilustrasi badak bercula satu/ sumber: pinterest

TERAS 67

Badak, Tambang dan Ironi Konservasi Indonesia

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:07 WIB

Sufmi Dasco/ foto: ANTARA

TERAS 67

Membaca Kapasitas Dasco

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:09 WIB

LINTAS AKADEMIKA

Mahasiswa Undip Diajak Jadi Penggerak Ketahanan Pangan

Selasa, 17 Nov 2026 - 10:27 WIB