SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka bikin publik auto waspada. Jalur laut super sibuk ini tiba-tiba “kedatangan tamu” bersenjata—wajar kalau banyak yang langsung bertanya: ada apa?
TNI Angkatan Laut (AL) buru-buru kasih penjelasan. Secara hukum internasional, kehadiran kapal perang itu bukan pelanggaran. Tapi, di balik itu, situasinya nggak sesederhana yang terlihat. Ada aroma geopolitik yang bikin cerita ini makin panas.
Kapal yang jadi sorotan adalah USS Miguel Keith, terdeteksi melintas di perairan timur Belawan pada Sabtu (18/4/2026) sore. Lewat sistem pelacakan AIS, kapal ini terlihat bergerak ke arah barat laut—dan langsung jadi perhatian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Tunggul, menegaskan bahwa pelayaran itu sah secara hukum internasional. Jadi, bukan “nyelonong ilegal”.
Hak Lintas Transit: Legal, Tapi Tetap Sensitif
Alasan utama kehadiran kapal perang AS ini adalah hak lintas transit. Aturan ini diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang memperbolehkan kapal asing—termasuk militer—melintasi selat internasional seperti Selat Malaka.
Selat ini sendiri bukan jalur biasa. Ini adalah “urat nadi” perdagangan dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi, selama kapal tidak bikin gangguan keamanan, mereka boleh lewat.
Tunggul menegaskan, kapal asing tetap harus patuh aturan, mulai dari keselamatan pelayaran (COLREG 1972) hingga pencegahan pencemaran laut (MARPOL). Intinya: boleh lewat, tapi jangan macam-macam.
Diseret ke Isu Iran?
Nah, bagian ini yang bikin situasi makin bikin kening berkerut.
Kemunculan kapal perang AS ini ramai dibahas setelah ada pernyataan dari pejabat militer AS soal operasi terhadap kapal tanker yang diduga terkait Iran.
Kepala Staf Gabungan AS, Dan Caine, menyebut bahwa operasi pencegahan maritim kini diperluas hingga kawasan Indo-Pasifik. Targetnya? Kapal-kapal yang dicurigai melanggar sanksi, termasuk pengangkut minyak “gelap”.
Beberapa laporan bahkan menyebut Selat Malaka jadi salah satu titik strategis pergerakan tanker-tanker tersebut. Artinya, kehadiran kapal perang ini bisa jadi bukan sekadar lewat—tapi bagian dari misi yang lebih besar.
Indonesia Diminta Tetap Netral
Di tengah situasi yang makin “hangat”, DPR mengingatkan pemerintah untuk tetap pegang prinsip bebas aktif.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan pentingnya menjaga posisi Indonesia agar tidak terseret konflik negara besar. Menurutnya, selama aktivitas kapal sesuai hukum internasional, itu harus dipahami sebagai hal yang sah.
Namun, yang paling penting: stabilitas kawasan tetap terjaga, jalur perdagangan aman, dan kepentingan nasional Indonesia tidak terganggu.
Jadi, kapal perang AS di Selat Malaka ini memang legal. Tapi, di balik “sekadar melintas”, ada dinamika global yang bikin ceritanya jauh lebih kompleks. (Red)
Komentar