Israel Joint Board of Peace Bentukan Trump, Begini Kata Pemerintah RI

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Nama Israel resmi masuk dalam struktur Board of Peace (BoP), dewan perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Langkah ini langsung bikin publik bertanya-tanya: lalu bagaimana sikap Indonesia?

Pemerintah RI pun angkat bicara. Lewat Kementerian Luar Negeri, Indonesia menegaskan satu hal penting: kehadiran Indonesia di Board of Peace bukan bentuk normalisasi hubungan dengan Israel. Titik.

Also Read:

23 Februari vs 10 November: Menilik Dua Tradisi Kepahlawanan di Rusia dan Indonesia

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Mulachela, menyebut posisi Indonesia di BoP murni demi misi kemanusiaan, khususnya untuk Gaza.

“Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun,” tegas Vahd, Kamis (12/2/2026).

Also Read:

Produk AS Tak Perlu Label Halal Saat Masuk RI: Lho, Piye Toh!?

Menurutnya, langkah Indonesia semata menjalankan mandat internasional: melindungi warga sipil dan mendukung rekonstruksi pascaperang di Palestina.

Masuknya Indonesia ke BoP juga merujuk pada landasan hukum global, yakni Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan akhir 2025 lalu. Jadi, ini bukan langkah politik dadakan.

Also Read:

BRICS Gaspol Uji Sistem Pembayaran Baru Tanpa Dolar AS!

Apa Itu Board of Peace?

Board of Peace merupakan inisiatif yang digagas oleh Donald Trump untuk mengelola bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur di Gaza. Forum ini mempertemukan sejumlah pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam konflik.

Also Read:

MAX Messenger Kini Bisa Digunakan di Indonesia, Aplikasi Karya Rusia ini Saingi WhatsApp

Indonesia sendiri sudah bergabung sejak awal 2026. Namun, ketika Israel ikut masuk dalam struktur dewan tersebut, perdebatan langsung mencuat.

Publik mempertanyakan: apakah ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif”?

Also Read:

Pameran IIETE 2026 Dibuka, Rusia Tawarkan Beasiswa dan Program Teknik Unggulan di Jakarta

Jawaban resmi pemerintah: iya, tetap bebas aktif. Ikut duduk di meja kemanusiaan bukan berarti mengubah sikap politik.

Isu ini pun diprediksi masih akan terus bergulir, apalagi menyangkut konflik Palestina yang sensitif bagi publik Indonesia. (Red)

Also Read:

Diterima PM Pakistan, Menteri Rosan Promosikan Danantara dan Kerja Sama Investasi