Oleh: Ardian Mahmud, Mahasiswa Prodi PAI, STAI Kharisma Sukabumi
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Perdebatan tentang guru honorer di Indonesia seolah tak pernah usai. Setiap tahun, isu yang sama berulang: gaji rendah, status tidak pasti, dan masa depan yang menggantung.
Namun di balik keramaian itu, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang dibahas secara jujur: mengapa negara membiarkan ketimpangan upah terjadi, padahal beban kerja guru honorer dan guru ASN pada praktiknya hampir sama?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di banyak sekolah, guru honorer mengajar dengan jam yang setara, mengerjakan administrasi yang sama, bahkan memikul tanggung jawab moral yang tidak ringan terhadap siswa.
Mereka hadir di ruang kelas yang sama, menjalankan kurikulum yang sama, dan menanggung ekspektasi masyarakat yang sama. Perbedaannya hanya satu: status dan upah.
Situasi ini menimbulkan ironi. Negara menuntut profesionalisme dari guru honorer, tetapi memperlakukan mereka sebagai tenaga cadangan yang bisa dibayar seminimal mungkin. Pengabdian sering dijadikan alasan pembenar, seolah keikhlasan dapat menggantikan keadilan.
Dalam diskursus publik, persoalan ini kerap disederhanakan menjadi soal anggaran atau kemampuan keuangan daerah. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, masalahnya tidak sesederhana itu. Negara tidak sepenuhnya absen anggaran, tetapi tidak tepat dalam menata sistem tenaga pendidik.
Analisis yang pernah disampaikan oleh Ferry Irwandi membuka satu lapisan penting: Indonesia tidak benar-benar kekurangan guru secara jumlah. Yang terjadi adalah ketidaktepatan distribusi dan perencanaan, terutama pada mata pelajaran tertentu.
Guru menumpuk di satu bidang, sementara sekolah kekurangan di bidang lain yang justru krusial.
Ketimpangan inilah yang melahirkan lingkaran masalah baru. Guru pada bidang yang kelebihan pasokan akhirnya terjebak dalam status honorer bertahun-tahun.
Mereka tetap bekerja penuh, tetapi tidak pernah masuk dalam skema kesejahteraan yang layak. Sementara itu, guru pada bidang yang langka relatif lebih cepat mendapatkan kepastian status.
Artinya, upah rendah guru honorer bukan semata persoalan nilai kerja, melainkan akibat dari kebijakan yang salah arah sejak awal.
Masalah ini bermula dari hulu. Lembaga pendidikan guru terus mencetak lulusan tanpa terhubung secara serius dengan peta kebutuhan nasional dan daerah.
Jurusan yang peminatnya tinggi dibiarkan tumbuh, meski lapangan kerja sudah jenuh. Sebaliknya, bidang yang sangat dibutuhkan justru kekurangan calon guru.
Negara membiarkan pasar pendidikan berjalan sendiri, lalu kebingungan saat hasilnya tidak sesuai kebutuhan.
Di hilir, pemerintah daerah menghadapi dilema. Sekolah membutuhkan guru, tetapi formasi terbatas. Honorer lama dipertahankan karena pengalaman, namun tanpa kemampuan memberikan kesejahteraan yang layak.
Pada titik ini, guru honorer menjadi korban dari sistem yang tidak pernah benar-benar dirancang untuk mereka.
Ketika negara membiarkan kondisi ini berlangsung lama, ketidakadilan berubah menjadi normalitas. Guru honorer dipaksa menerima keadaan, sementara publik perlahan terbiasa dengan narasi “yang penting mengabdi”.
Padahal, tidak ada satu pun profesi lain yang diminta bekerja penuh waktu dengan standar profesional, tetapi dibayar jauh di bawah kelayakan hidup.
Dampaknya tidak hanya dirasakan guru. Sekolah kehilangan stabilitas tenaga pendidik. Siswa berhadapan dengan guru yang kelelahan secara ekonomi. Kualitas pembelajaran pun sulit berkembang jika pendidiknya sendiri hidup dalam ketidakpastian.
Jika negara serius ingin memperbaiki pendidikan, maka persoalan guru honorer harus dilihat sebagai masalah keadilan kebijakan, bukan sekadar persoalan teknis kepegawaian.
Solusinya bukan hanya menaikkan honor secara sporadis, melainkan membenahi perencanaan tenaga pendidik secara menyeluruh: dari produksi guru di kampus, distribusi yang tepat sasaran, hingga skema upah yang adil berdasarkan beban kerja, bukan status.
Guru tidak kekurangan pengabdian. Yang selama ini kurang adalah ketepatan kebijakan negara dalam menghargai kerja mereka. Selama ketimpangan ini dibiarkan, pendidikan akan terus berjalan di atas ketidakadilan yang dianggap wajar. (Red)
Komentar