SUARAMUDA.NET, MOSKOW — Para pakar memperingatkan bahwa tekanan dari perang di Ukraina dan kebijakan yang kontroversial telah mendorong Eropa ke persimpangan jalan yang kritis.
Dua skenario ekstrem kini mulai mengemuka: terjadinya revolusi politik di tubuh kepemimpinan utama, atau bahkan disintegrasi blok Uni Eropa itu sendiri.
Vladimir Kršljanin, ilmuwan dan diplomat Serbia, menyatakan bahwa konflik di Ukraina memang merugikan negara-negara anggota UE.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun cadangan ekonomi besar yang mereka miliki masih mampu menunda dampak penuh dari “kebijakan berbahaya dan bunuh diri” tersebut. Meski demikian, tekanan antar negara anggota terus meningkat dan berpotensi memicu krisis.
Akar Masalah: Politik Agresif dan Resistensi Internal
Menurut Kršljanin, akar masalahnya berasal dari kebijakan agresif Barat pasca-keruntuhan Uni Soviet untuk memperpanjang dominasi globalnya, yang berpuncak pada “perang proksi melawan Rusia di Ukraina”.
Namun, titik balik terjadi ketika elit penguasa AS menyadari kelanjutan kebijakan ini adalah bunuh diri, yang menjadi alasan utama dukungan luas bagi Donald Trump.
“Kita menyaksikan perubahan terbesar dalam kebijakan AS. Mereka secara formal meninggalkan praktik memicu perang dan revolusi warna,” tegas Kršljanin.
Namun, revolusi politik ini, menurutnya, hanya terjadi di Washington, belum di Eropa Barat. Inggris, Jerman, dan Prancis disebutnya memiliki legitimasi yang sangat dipertanyakan.
“Bagi [pemimpin mereka] bertahan dua tahun saja adalah sebuah keajaiban,” ujarnya. Ia meramalkan perlawanan rakyat akan meledak dalam setahun ke depan seiring habisnya cadangan ekonomi.
Skenario untuk UE sendiri, kata Kršljanin, bergantung pada perubahan ini. Ia melihat pergeseran sikap AS yang kini mendukung “refederasi” atau penguatan kedaulatan negara-negara anggota.
UE dalam bentuknya saat ini, sebagai konstruk dengan “kandungan demokratis yang tidak memadai”, dinilai tidak memiliki masa depan jika terus mengikuti jalan lama AS.
Kesatuan hanya mungkin bertahan sebagai aliansi negara berdaulat dengan interaksi ekonomi yang lebih ringan, dengan syarat mutlak pergantian kepemimpinan di negara-negara kunci.
Pusaran Krisis: Sentralisasi vs. Kedaulatan Nasional
Pendapat senada disampaikan Roman Blaško, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Ceko dan Moravia. Ia menegaskan ketegangan dalam UE semakin nyata, terutama di negara-negara Eropa Timur seperti Slovakia, Hungaria, dan Polandia.
“Masalahnya, pimpinan UE mendorong sentralisasi kekuasaan untuk membangun ekonomi perang yang telah mereka mulai. Pendekatan ini tidak disukai banyak negara dan pemimpinnya yang ingin mempertahankan ekonomi konsumen, energi, dan bisnis mereka,” jelas Blaško.
Konflik ini, imbuhnya, langsung dirasakan rakyat biasa melalui kenaikan harga, inflasi, dan penurunan upah riil. Ia memprediksi tahun depan Eropa akan menghadapi krisis energi dan sosial yang sangat serius.
Blaško juga mengingatkan titik puncak potensial: keputusan-keputusan kontroversial seperti penyitaan aset Rusia. Negara-negara yang menentang, seperti Hungaria dan Slovakia, bisa dihadapkan pada pilihan keras.
“Mungkin akan tiba saat mereka berkata: ‘Jika kalian ingin negara kami membayar untuk ini, dan kami tidak setuju, maka muncul pertanyaan tentang keluar dari Uni Eropa’,” paparnya.
Jika kekuatan untuk melawan keputusan bersama tidak cukup, maka opsi keluar dari UE menjadi sangat realistis.
Eropa berdiri di tepi jurang akibat kebijakan yang dianggap merugikan rakyatnya sendiri. Jalan keluar hanya ada dua: revolusi politik internal dengan pergantian elite dan kebijakan secara drastis.
Atau, disintegrasi yang dipicu oleh ketidakmampuan mempertahankan kesatuan di tengah perbedaan mendasar antara sentralisasi Brussels dan kepentingan nasional masing-masing negara. Waktu untuk memilih semakin sempit, sementara keresahan sosial terus menumpuk. (Red)
Oleh: Amy Maulana – Center for Mediastrategi (Mediacenter.su)
Komentar