Ketika Kebenaran Terkikis Hoaks: Masihkah Perpustakaan Menjadi Benteng Terakhir Akal Sehat Kita?
Redaksi
18/12/2025 20:17
.
5 min read
Oleh: Muhamad Dimyati, Mahasiswa Semester 5, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Pernahkah Anda merasa tenggelam dalam lautan notifikasi yang tak henti-hentinya berdering di saku celana Anda?
Setiap detik, layar ponsel kita dibanjiri oleh arus informasi yang deras, mulai dari berita politik yang memanas, klaim kesehatan instan, hingga teori konspirasi yang menggelitik rasa penasaran.
Kita hidup di era di mana kebenaran sering kali bukan lagi tentang fakta objektif, melainkan tentang apa yang paling banyak dibagikan, paling viral, dan paling sesuai dengan emosi kita.
Fenomena ini dikenal sebagai post-truth atau pasca-kebenaran, sebuah masa di mana batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus menunjukkan peningkatan temuan isu hoaks setiap tahunnya, terutama menjelang tahun-tahun politik.
Ironisnya, di tengah kemudahan akses internet yang seharunya mencerdaskan, masyarakat justru semakin rentan tersesat. Kita memiliki akses ke seluruh pengetahuan dunia di ujung jari, namun kita justru lebih sering terjebak dalam disinformasi yang menyesatkan.
Pertanyaannya kemudian muncul, di tengah badai kekacauan informasi ini, ke mana kita harus mencari perlindungan dan verifikasi? Apakah institusi yang selama ini kita anggap kuno dan sunyi masih relevan?
Di sinilah letak paradoks terbesar abad ke-21. Teknologi digital memberikan kita kecepatan, tetapi sering kali merampas kedalaman pemahaman.
Algoritma media sosial dirancang untuk menahan atensi kita, bukan untuk mendidik kita. Akibatnya, kemampuan kritis masyarakat yang kita sebut sebagai literasi informasi mengalami erosi.
Kita membaca lebih banyak dari generasi sebelumnya, tetapi kita memahami lebih sedikit.
Kondisi kritis inilah yang menghubungkan kita kembali pada peran vital perpustakaan. Bukan sebagai gudang buku berdebu yang sunyi, melainkan sebagai pusat navigasi intelektual.
Jika internet adalah hutan belantara yang liar dan penuh jebakan, maka literasi informasi adalah kompasnya, dan perpustakaan adalah menara pengawas yang menjaga agar kompas tersebut tetap berfungsi dengan baik.
Relevansi perpustakaan tidak memudar, justru di era disinformasi kehadirannya menjadi lebih krusial daripada sebelumnya. Namun, persepsi kita tentang perpustakaan dan literasi harus dirombak total.
Permasalahan utamanya bukan pada ketersediaan informasi, melainkan pada kemampuan kita menyaringnya. Mengacu pada definisi American Library Association (ALA), literasi informasi bukan sekadar kemampuan membaca kalimat, melainkan serangkaian kemampuan untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan, serta kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif.
Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang lebar. Banyak dari kita menderita apa yang disebut oleh Eli Pariser sebagai The Filter Bubble.
Algoritma media sosial cenderung menyuguhkan informasi yang hanya kita sukai atau setujui, mengurung kita dalam ruang gema (echo chamber) yang memperkuat bias konfirmasi. Ketika seseorang hanya membaca apa yang ingin ia dengar, hoaks yang memvalidasi perasaannya akan dianggap sebagai kebenaran mutlak.
Di sinilah disinformasi tumbuh subur. Disinformasi bukan sekadar informasi yang salah, tetapi informasi salah yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu.
Motifnya beragam, mulai dari keuntungan ekonomi hingga propaganda politik. Tanpa literasi informasi yang kuat, masyarakat menjadi mangsa empuk. Mereka membagikan berita palsu tanpa memverifikasi sumbernya, hanya karena judulnya provokatif.
Lantas, bagaimana perpustakaan berperan? Teori “The Third Place” dari sosiolog Ray Oldenburg menempatkan perpustakaan sebagai ruang ketiga yang netral di luar rumah dan tempat kerja.
Namun, dalam konteks perang melawan hoaks, perpustakaan bertransformasi menjadi Information Clearing House atau pusat penjernihan informasi.
Perpustakaan menyediakan akses ke sumber-sumber otoritatif yang sering kali tertutup oleh tembok berbayar di internet. Jurnal ilmiah, ensiklopedia terverifikasi, dan arsip berita yang valid tersedia di perpustakaan. Ini adalah antitesis dari internet terbuka di mana siapa saja bisa menjadi jurnalis tanpa kode etik.
Also Read:
Perpustakaan mengajarkan bahwa informasi berkualitas memiliki nilai dan proses kurasi, berbeda dengan informasi sampah yang bertebaran gratis di grup WhatsApp keluarga.
Selain itu, pustakawan masa kini bukanlah sekadar penjaga buku yang menyuruh pengunjung untuk diam.
Also Read:
Mereka adalah Arsitek Informasi atau Information Specialist. Tugas mereka telah berevolusi menjadi fasilitator yang membimbing pemustaka untuk membedakan antara opini subjektif dan fakta objektif.
Melalui program-program inklusi sosial, banyak perpustakaan modern kini mengadakan pelatihan cek fakta, kelas literasi digital, hingga diskusi bedah buku yang melatih daya kritis.
Sebagai contoh nyata, perpustakaan-perpustakaan di negara maju seperti Finlandia yang secara konsisten menempati peringkat atas dalam indeks literasi dunia telah lama mengintegrasikan kurikulum anti-berita palsu dalam layanan perpustakaan mereka.
Di sana, perpustakaan bekerja sama dengan sekolah dan jurnalis untuk mengajarkan warga cara menelusuri sumber gambar dan memverifikasi URL berita. Ini adalah bukti konkret bahwa perpustakaan adalah infrastruktur pertahanan sipil dalam menghadapi serangan kognitif.
Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise (Matinya Kepakaran) menyoroti bagaimana masyarakat modern cenderung meremehkan pendapat ahli dan lebih percaya pada pencarian Google selama lima menit.
Perpustakaan berdiri untuk melawan tren ini. Institusi ini dibangun di atas hierarki pengetahuan yang terstruktur. Dengan merujuk kembali ke perpustakaan, kita diajarkan untuk menghargai proses penemuan kebenaran yang tidak instan.
Kita tidak bisa menyerahkan tugas verifikasi kebenaran sepenuhnya kepada mesin atau kecerdasan buatan (AI).
AI bisa berhalusinasi dan memproduksi teks palsu yang meyakinkan. Sentuhan manusiawi, etika, dan konteks budaya yang dimiliki oleh pustakawan dan ekosistem perpustakaan adalah filter yang belum bisa digantikan oleh teknologi manapun.
Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa perang melawan disinformasi adalah maraton, bukan lari sprint. Tidak ada satu tombol ajaib yang bisa menghapus hoaks dari muka bumi. Namun, kita memiliki senjata yang ampuh, literasi informasi yang difasilitasi oleh perpustakaan.
Also Read:
Perpustakaan harus dilihat sebagai infrastruktur vital demokrasi, setara dengan pentingnya rumah sakit bagi kesehatan fisik. Jika rumah sakit menyembuhkan tubuh, perpustakaan menyehatkan pikiran.
Oleh karena itu, revitalisasi peran perpustakaan tidak bisa ditawar lagi. Mari kita jadikan perpustakaan sebagai benteng terakhir akal sehat kita. Di sanalah kita merawat kewarasan, memupuk kebenaran, dan memastikan bahwa di masa depan, fakta tidak akan kalah oleh fiksi. (Red)
Literasi informasi digitalPeran perpustakaan di era post-truth Disinformasi dan media sosialPerpustakaan dan hoaksPustakawan sebagai penjaga kebenaran
You might also like
