Oleh: Badat Alauddin Kepala MTs Al-Muhsin Yogyakarta
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Kematian YBS (10), seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, bukan sekadar peristiwa tragis. Ia adalah cermin retak dari wajah negara yang selama ini mengklaim telah “hadir” bagi rakyatnya.
Seorang anak mengakhiri hidupnya bukan karena perang, bukan karena bencana alam, melainkan karena tak mampu membeli pensil dan buku seharga kurang dari Rp 10.000. Ini bukan cerita fiksi, ini potret nyata Indonesia hari ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hari ini kita selalu yapping tentang bonus demografi, Indonesia Emas 2045, dan generasi unggul. Namun di sudut timur negeri ini, seorang anak bahkan tidak sempat bermimpi tentang masa depan.
Malu melangkah kesekolah dengan mimpi sederhananya “ingin belajar” Ia lebih dulu dikalahkan oleh kemiskinan ekstrem yang merampas harapan, rasa aman, dan harga diri seorang anak.
Ketika pensil menjadi barang mewah baginya, maka pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia hanyalah slogan kosong.
Tragedi ini menelanjangi kebohongan besar dalam sistem pendidikan kita. Pemerintah berkali-kali menyatakan bahwa pendidikan dasar gratis.
Namun kenyataannya, “gratis” hanya berhenti di atas kertas. Buku, alat tulis, seragam, ongkos ke sekolah semuanya tetap ditanggung keluarga miskin yang bahkan untuk makan sehari-hari saja harus berjuang.
Negara seolah berkata: “sekolah memang gratis, tapi bertahan hidup tetap urusanmu sendiri”. Dan yang lebih menyakitkan lagi, YBS bukan tidak mau sekolah. Ia justru ingin belajar.
Mimpinya pun sangat sederhana, ia tidak meminta fasilitas layaknya anak ibukota, Ia hanya meminta pensil dan buku.
Permintaan yang sangat sederhana, tetapi tak mampu dipenuhi oleh ibunya yang seorang janda, petani, dan buruh serabutan dengan lima anak. Di titik inilah negara seharusnya hadir, bukan hanya dengan pidato dan program, tetapi dengan perlindungan nyata bagi anak-anak paling rentan.
Kematian YBS juga menjadi sindiran keras bagi sistem sosial kita yang semakin abai. Lingkungan, masyarakat, institusi keagamaan, dan aparat negara gagal membaca tanda-tanda keputusasaan seorang anak.
Anak seusia itu seharusnya bermain, tertawa, dan bermimpi—bukan memikul beban ekonomi keluarga hingga memilih jalan kematian.
Pemerintah tidak bisa terus bersembunyi di balik data statistik dan laporan keberhasilan. Selama masih ada anak yang putus asa karena kemiskinan dan akses pendidikan yang timpang, maka klaim keberhasilan pembangunan adalah ilusi. Anggaran pendidikan yang besar tidak ada artinya jika tidak menyentuh anak-anak seperti YBS.
Kepergian YBS ini harus menjadi alarm nasional. Bukan untuk dikasihani sekedar duka cita sesaat, lalu dilupakan. Negara wajib memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan nyawa hanya karena tak mampu membeli pensil.
Pendidikan bukan sekadar hak konstitusional, tetapi tanggung jawab moral negara. Jika negara gagal melindungi anak-anaknya yang paling miskin, maka sesungguhnya yang sedang bunuh diri perlahan adalah rasa kemanusiaan kita sendiri. (Red)
Komentar