Coffee Break: Mahasiswa Magister Ilmu Politik Unwahas Bedah Polemik RUU Penyiaran

SUARAMUDA-Belum lama ini Komisioner KPID Jawa Tengah Anas Syahirul Alim meminta semua pihak memahami dari awal terkait undang-undang (UU), karena revisi UU adalah sebuah keharusan.

Hal itu dikatakan dalam program ‘Coffee Break’ Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang, di meeting room Gedung Dekanat (lantai 6) Kampus 1 Sampangan, Semarang, Rabu (5/6/2024) pekan lalu.

“Artinya bukan revisinya yang dihentikan, namun perlu adanya tranparansi dalam pembuatan Rancangan Undang-undang (RUU) penyiaran sehingga bisa tahu mana yang perlu dihilangkan atau bahkan ditambahkan, “jelas Anas.

Also Read:

Mahasiswa FH Unwahas Unjuk Gigi di Hanoi Law University, Bedah Sistem Pajak Indonesia – Vietnam

Ia menambahkan, modernisasi penyiaran sudah jauh di depan ditinjau dari isi UU nomor 32 tentang Penyiaran. Maka salah satu dampak besarnya adalah kebebasan penyiaran dalam ideologi.

Untuk itu perlu dijalinnya sinergitas dan kesepahaman antara lembaga pengawasan dan regulator seperti Dewan Pers, KPI dan lainnya sehingga tidak tumpang tindih.

Also Read:

Keren! Mahasiswa Hukum Unwahas Ini Jadi Pembicara di Vietnam, Bahas Pajak Perusahaan Multinasional!

Program ‘Coffee Break’ itu juga dihadiri Wakil Ketua PWI Jawa Tengah Zaenal Abidin Petir. Dalam presentasinya, sosok yang populer dengan nama Zaenal Petir itu menekankan pentingnya investigasi dalam media informasi.

“Investigasi dalam dunia jurnalistik ini tak boleh dihilangkan. Kita harus kritis dan kita pantas memberikan kritik terhadap pemerintah, “ujarnya.

Also Read:

Mahfud MD Tegas: Demo Sah, Tapi Jangan Sampai Jadi Perang Rakyat vs Aparat!

Pilar Demokrasi

Zaenal Petir mengkhawatirkan hilangnya asas Pancasila dan UUD dalam draft RUU Penyiaran terbaru. Sementara itu, pakar politik Universitas Wahid Hasyim Semarang Agus Riyanto secara tegas menyebut bahwa media atau pers merupakan salah satu pilar demokrasi.

Also Read:

Aksi 28 Agustus: Saat Rakyat Minta Dialog, Negara Menjawab dengan Gas dan Peluru Karet

“Pers merupakan pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, yudikatif dan legislatif. Sebagai salah satu pilar, maka fungsi pers adalah sebagai check and balances, “jelasnya.

Ia melihat saat ini telah terjadi penurun kualitas demokrasi secara bertahap, dan bahkan menuju ke arah otokrasi. Menurutnya fenomena ini dibarengi dengan menurunnya kebebasan sipil, termasuk pers.

Also Read:

Benchmarking Internasional: FH Unwahas Gaspol Tingkatkan Kurikulum Bareng Hanoi Law University

“Kita dorong tetap adanya independensi pers, redaksional. Namun sebagai negara hukum, kita tetap patuh pada regulasi-regulasi tertentu yang bisa diterima oleh semua kalangan, “imbuhnya.

Agus juga menyatakan perlunya perbaikan dalam draft RUU Penyiaran yang saat ini masih digodog DPR. Meski demikian ia berharap revisi tersebut harus didasarkan pada proses dan substansi.

Also Read:

Semarang Membara: Demo 29 Agustus Makin Liar Tak Terkendali, Mobil dan Pos Polisi Dibakar

“Jangan ada pasal-pasal karet. Dan juga pasal yang menimbulkan pertentangan sehingga berbuntut pada polemik di masyarakat, “tutupnya.

Program diskusi ‘Coffee Break’ yang digagas Forum Mahasiswa Magister Ilmu Politik (Formapol) FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang tersebut melibatkan 50 peserta, dengan tiga narasumber yakni Komisioner KPID Jawa Tengah Anas Syahirul Alim, Wakil Ketua PWI Jawa Tengah Zaenal Abidin Petir serta pakar politik Unwahas Agus Riyanto. Adapun dialog yang dipandu jurnalis senior Kedaulatan Rakyat Isdiyanto tersebut berakhir pada pukul 12.30 wib. (***)

Also Read:

Dari Sorak Buruh ke Tangis Ojol: Demo 28 Agustus Jakarta Berakhir Tragis