Kinerja Fiskal Daerah dan Langkah Menata Ulang Kebijakan Pariwisata Pekanbaru

Oleh: M. Raihan Asyraf, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Islam Riau

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata kerap disebut sebagai salah satu alternatif penggerak ekonomi daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah menunjukkan komitmen melalui berbagai program dan kegiatan pariwisata.

Namun demikian, dalam konteks pengelolaan keuangan publik, muncul pertanyaan penting yang perlu dikaji secara objektif: sejauh mana kebijakan pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan kinerja fiskal daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Also Read:

Pembaruan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Pertanyaan ini relevan mengingat struktur keuangan daerah Pekanbaru masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. PAD belum menjadi sumber pendanaan utama pembangunan daerah.

Kondisi ini menuntut adanya terobosan kebijakan yang tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Also Read:

Tesso Nilo: Ketika Konservasi Kalah dari Kolusi

Pariwisata dan Tantangan Fiskal Daerah

Secara umum, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Pekanbaru masih relatif terbatas. Pajak hotel, restoran, dan hiburan memang tercatat sebagai sumber PAD.

Also Read:

Mengapa Kita Harus Menolak Wacana Pilkada Melalui DPRD?

Namun sebagian besar penerimaannya berasal dari aktivitas bisnis dan perjalanan dinas, bukan dari pergerakan wisatawan secara murni. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata belum berfungsi optimal sebagai sumber pendapatan daerah.

Di sisi lain, belanja daerah untuk sektor pariwisata masih cenderung bersifat kegiatan tahunan dan event-based. Pendekatan ini penting untuk promosi dan pelestarian budaya, tetapi jika tidak disertai dengan desain fiskal yang jelas, maka dampaknya terhadap keuangan daerah menjadi sulit diukur.

Also Read:

Memeluk Ragu, Menempa Layak: Sebuah Perjalanan Menemukan Value Diri

Oleh karena itu, pariwisata perlu dipandang tidak hanya sebagai sektor sosial dan budaya, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang harus dirancang secara terukur dan berbasis hasil.

Pentingnya Pendekatan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Also Read:

Membaca Luka Aurelie Moeremans dalam ‘Broken Strings’

Salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism).

Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi pariwisata, bukan sekadar penerima manfaat tidak langsung.

Also Read:

Dari Irak ke Venezuela: Kebijakan Luar Negeri AS dalam Cermin Sejarah

Dengan melibatkan masyarakat melalui kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi atau badan usaha komunitas, pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, model ini juga memperluas basis pajak dan retribusi daerah secara alami.

Also Read:

Ketika Candu Digital Menggerus Masa Depan: Ancaman Slot dan Pinjol

Pengelolaan kawasan wisata berbasis masyarakat, jika dikombinasikan dengan sistem pemungutan yang transparan dan digital, berpotensi meningkatkan akuntabilitas sekaligus efektivitas penerimaan daerah.

Reorientasi Kebijakan dan Belanja Pariwisata

Also Read:

Mengapa Kampus Masih Menjadi Safe Haven Bagi Predator Akademik?

Agar pariwisata memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja fiskal, diperlukan reorientasi kebijakan dan belanja daerah. Setiap program pariwisata sebaiknya dirancang dengan indikator kinerja yang jelas, tidak hanya dari sisi output kegiatan, tetapi juga dari sisi dampak ekonomi dan fiskal.

Belanja pariwisata perlu diarahkan pada: penguatan infrastruktur mikro kawasan wisata, peningkatan kapasitas pelaku UMKM lokal, integrasi sistem pembayaran digital, serta penciptaan mekanisme value capture yang adil antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Also Read:

Pelajaran dari Venezuela: Kekuasaan Tanpa Loyalitas, Peringatan bagi Presiden Prabowo

Dengan pendekatan tersebut, belanja daerah tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi berfungsi sebagai investasi publik yang menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Penguatan peran pariwisata dalam meningkatkan PAD bukanlah upaya instan. Diperlukan perencanaan yang matang, sinergi antar perangkat daerah, serta keberanian untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang kurang efektif.

Also Read:

Konsumerisme dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pemerintah daerah perlu mulai membangun sistem pemantauan dampak fiskal pariwisata, sehingga setiap kebijakan dapat dievaluasi secara objektif dan berbasis data.

Langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Also Read:

Ketika Hukum Jadi Ancaman bagi Rakyat

Penutup

Pariwisata memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar penguatan fiskal daerah Kota Pekanbaru, apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat.

Also Read:

Memahami Makna Tahun Baru Rusia: Bukan Natal, Tapi Pesta Rakyat

Tantangannya bukan terletak pada keterbatasan potensi, melainkan pada bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan secara terukur.

Dengan menempatkan pariwisata sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan publik, serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, Pekanbaru memiliki peluang untuk membangun sektor pariwisata yang tidak hanya hidup secara sosial, tetapi juga produktif secara fiskal dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah. (Red)

Also Read:

Tahun Baru: Momentum Refleksi dan Perubahan Diri