SUARAMUDA, KOTA SEMARANG — Di dalam suatu gelaran pemilu terbuka seperti yang terjadi di Indonesia, politik endorsement sejatinya menjadi praktik yang lumrah terjadi. Pasalnya, para paslon masih mengandalkan dukungan dari para tokoh nasional untuk mendapatkan efek ekor jas dan popularitas.
Secara umum, tokoh-tokoh nasional yang acapkali dipilih memang memiliki basis massa di segmentasi tertentu. Misalnya, mantan Presiden Joko Widodo, yang barang tentu memiliki kelompok relawan yang dapat dikatakan cukup ‘solid’.
Tokoh lainnya, bisa jadi, Presiden Prabowo Subianto, yang belum lama ini dilantik sebagai Presiden RI. Kemudian, Megawati Soekarnoputri atau bahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena politik endorsement juga terjadi di Amerika Serikat. Dalam Pillres 2024 yang baru saja digelar, meski kalah dari Trump, Kamala Harris sebelumnya juga mendapat dukungan penuh dari Presiden Joe Biden yang sedang berkuasa serta mantan Presiden Barack Obama. (Kompas, 7/11/2024).
Di Filipina, politik endorsement juga diberikan Presiden Rodrigo Roa Duterte kepada kandidat presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Marcos adalah kandidat “yang platformnya paling selaras dengan program pembangunan Presiden Duterte”, sehingga ia layak mendapatkan endorsement.
Fenomena politik endorsement ini muncul karena para tokoh dipercaya dapat meraup suara masyarakat untuk memilih paslon. Tapi sayangnya, fenomena praktik endorsement ini di sisi lain juga mencerminkan bahwa popularitas paslon nampak tak begitu besar di masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, praktik endorsement terjadi karena metode pemilihan eksekutif di tingkat nasional dan daerah memakai sistem pemilu terbuka.
Hasilnya, personalitas calon akan menjadi sorotan pertama yang menjadi pertimbangan pemilih. Dalam gelaran Pilkada yang membuat relasi ideologis dengan parpol pengusung tidak sebesar pertimbangan faktor ketokohan.
Sebatas Gimik, Miskin Substansi
Untuk itulah, relasi paslon dengan tokoh nasional secara personal juga kerap menjadi strategi yang ditampilkan kepada publik.
Politik endorsement memang lebih dirasa berefek emosional terhadap pemilih. Tapi, pada akhirnya masyarakat hanya sebatas disajikan gimik dan testimoni dari tokoh elite nasional. Tentu testimoni terhadap para paslon juga sudah diberikan bumbu-bumbu pemanis.
Dilansir Tirto.id (19/11) 2024), Manajer Riset dan Program dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono, bahkan menilai endorsement dari tokoh elite nasional di Pilkada Jateng akhirnya dapat mengaburkan tawaran paslon dalam bentuk visi-misi dan program kerja.
Hal lain yang berpotensi dilupakan masyarakat adalah ketelitian dalam menilai rekam jejak. Masyarakat hanya akan tersedot dengan adanya endorsement yang dilakukan oleh pendukung para paslon. Sementara substansi dari visi dan misi paslon menjadi kabur.
Seyogyanya, paslon Pilkada Jateng 2024 harus lebih fokus pada masalah-masalah di Jawa Tengah yang krusial. Praktik politik endorsement ini justru mengaburkan kepentingan daerah dan mendahulukan kebutuhan menggaet dukungan dari para tokoh-tokoh nasional. Akhirnya, kepentingan masyarakat Jateng tidak diutamakan. Berat, bos! (Red)
Rujukan sumber:
– Tirto.id
– thediplomat.com
– theconversation.com
Komentar