SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Dunia kampus lagi jadi sorotan. Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, angkat suara soal fenomena perguruan tinggi negeri (PTN) yang menerima mahasiswa dalam jumlah besar-besaran.
Menurutnya, kalau dibiarkan terus, ini bukan cuma soal kuota—tapi bisa bikin “ekosistem pendidikan tinggi” jadi timpang.
Didik menilai, saat PTN terlalu agresif menambah jumlah mahasiswa, dampaknya langsung terasa ke perguruan tinggi swasta (PTS). Persaingan jadi tidak sehat, bahkan cenderung “saling mematikan”.
“Kalau PTN terus nambah mahasiswa di luar batas wajar, ini berbahaya. Ekosistem pendidikan bisa rusak, dan peran PTS makin tersingkir,” tegasnya.
Persaingan Makin Panas, PTS Tertekan
Didik menggambarkan kondisi saat ini seperti kompetisi bebas tanpa aturan jelas. PTN dan PTS dipaksa bersaing langsung, tapi dengan “modal” yang berbeda.
PTN punya dukungan negara yang kuat, sementara banyak PTS—termasuk yang berafiliasi dengan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah—justru harus berjuang lebih keras untuk bertahan.
Padahal, menurutnya, PTS sudah berkontribusi sejak sebelum Indonesia merdeka.
Negara Diminta Turun Tangan
Didik menegaskan, pemerintah dan DPR tidak boleh tinggal diam. Peran negara penting untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi ketimpangan yang makin lebar.
Ia juga mengusulkan adanya pembatasan jumlah mahasiswa di PTN agar sistem pendidikan tetap adil.
“Kalau tidak dikontrol, bisa terjadi ketimpangan struktural. PTS bisa tertekan, bahkan terancam keberlangsungannya,” ujarnya.
Soal Dana: PTN Dinilai Terlalu Dominan
Selain soal jumlah mahasiswa, Didik juga menyoroti soal pendanaan. Selama ini, PTN dinilai sudah lama menikmati dana negara dalam jumlah besar.
Di sisi lain, PTN juga masih menghimpun dana dari masyarakat—misalnya dari mahasiswa—di luar APBN. Menurut Didik, hal ini harus transparan dan perlu diaudit.
“Kalau PTN juga menarik dana dari masyarakat, harus ada pertanggungjawaban. Bahkan perlu audit investigasi,” katanya.
Ia bahkan menyarankan agar dana dari APBN ke depan bisa dibagi lebih merata antara PTN dan PTS—mulai dari gaji dosen, fasilitas kampus, hingga riset.
Jangan Sampai Peran Masyarakat Tergeser
Di akhir, Didik mengingatkan, kalau PTN terus “ekspansi besar-besaran”, bukan cuma PTS yang terdampak—tapi juga peran masyarakat dalam pendidikan.
Organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan berbagai yayasan pendidikan bisa makin terpinggirkan.
“Kalau dibiarkan, peran masyarakat dalam pendidikan tinggi bisa hilang pelan-pelan,” tutupnya. (Red)