Ramai-ramai Gubernur Protes, Purbaya Cuek: TKD Naik Kalau Belanja Beres!
Redaksi
08/10/2025 08:06
.
2 min read
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Drama antara pemerintah pusat dan daerah kembali memanas. Sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kompak menolak kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026.
Selasa pagi (7/10/2025), para kepala daerah itu “geruduk” Kantor Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Mereka ingin menyampaikan langsung unek-unek soal pemangkasan anggaran yang dinilai bisa mengguncang stabilitas daerah. Pertemuan berlangsung selama satu jam mulai pukul 10.00 WIB.
Nama-nama besar pun hadir dalam pertemuan tersebut: Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Tengah.
Hadir juga perwakilan dari Maluku Utara, Sumatera Barat, DIY, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB.
“Semuanya ngomong. Nggak ada yang mau diam. Ada yang bilang ini bisa ganggu stabilitas daerah, ganggu NKRI, dan macam-macam,” kata Purbaya sambil tersenyum kecut usai pertemuan di kantor Kemenkeu.
Namun, bukannya melunak, Purbaya justru menegaskan bahwa protes semacam itu sah-sah saja — tapi jangan lupa introspeksi.
Ia menilai seharusnya pemerintah daerah sudah bisa mengelola anggaran dengan efisien sejak lama.
“Kalau mau daerahnya maju, ya dari dulu dibangun dengan benar. Jangan sampai anggarannya bocor ke sana-sini,” tegasnya.
Also Read:
Meski begitu, Purbaya tak menutup pintu untuk menambah TKD tahun depan. Syaratnya, kondisi ekonomi nasional harus benar-benar membaik.
“Kalau di pertengahan triwulan kedua 2026 ekonomi sudah naik, pajak dan coretax bagus, nggak ada kebocoran — ya pasti kita bagi lagi. Logikanya kan gitu,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Purbaya menegaskan pesan menohok kepada para gubernur: rapikan dulu dapur keuangan masing-masing sebelum menuntut tambahan anggaran.
“Saya cuma bilang, beresin dulu belanjanya. Bikin kesan yang baik. Saya bukan pengambil keputusan tunggal. DPR yang mutusin. Kalau semua sudah tertib, baru arah desentralisasi bisa kita balik lagi,” tutupnya dengan nada tegas. (Red)
Anggaran Transfer ke DaerahAPBN 2026Desentralisasi fiskalKebijakan Menteri KeuanganPemotongan TKD 2026Protes Gubernur APPSIPurbaya Yudhi Sadewa
You might also like
