MK

Jika ‘Ogah’ PPN Naik 12%, Warga Diimbau Ajukan Judicial Review ke MK: Lalu, Bagaimana Caranya?

SUARAMUDA, KOTA SEMARANG – Kabarnya, pemerintah mau menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari semula 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Wacana itu bahkan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Alhasil, kebijakan itu kemudian menuai reaksi negatif dari sejumlah kalangan karena dianggap akan semakin menggerus […]

0 Comments . 9 bulan ago

Mengotak-atik Putusan MK, Untungkan Siapa?

SUARAMUDA – Hari ini, Kamis (22/8/2024) kompas merilis artikel yang sangat menarik untuk disimak, diikuti sekaligus direnungkan. Menarik, karena artikel spesial ini mengungkap akal-akalan wakil rakyat atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Alasan-alasan hukum yang masuk akal dan selayaknya lazim diterapkan agaknya sudah tidak relevan lagi buat parlemen yang pandai bersiasat dan akal-akalan. Para wakil rakyat […]

0 Comments . 1 tahun ago

Negara dalam Darurat Konstitusi

Oleh: Dr. Aris Septiono, SH, MH, LL.M*) SUARAMUDA – Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945 menegaskan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Paham tentang negara hukum ini yang menjadi penentu segalanya termasuk dalam prinsip kerangka ‘the rule of law’ yang diyakini ada tiga pengakuan yaitu hukum mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of […]

0 Comments . 1 tahun ago

Begini Pesan Moral Mahfud MD Soal Keputusan MK yang Dianulir DPR!

SUARAMUDA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya final dan mengikat berdasarkan perintah UUD 1945 tiba-tiba dimentahkan oleh DPR. Secara tiba-tiba, DPR secepat kilat merevisi UU Pilkada usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat partai dan calon kepala daerah di Pilkada 2024. Dilansir dari CNN, Kamis (22/8/2024), DPR langsung menggelar […]

0 Comments . 1 tahun ago

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Calon Kepala Daerah, Begini Syarat Lainnya!

SUARAMUDA – Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan […]

0 Comments . 1 tahun ago

Sebut Aturan Sebelumnya Tak Adil, MK Ubah Syarat Pilkada

SUARAMUDA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada karena alasan aturan sebelumnya tidak adil. MK mengatakan pasal 40 UU Pilkada menyebut partai politik atau gabungan partai politik hanya bisa mengusung calon bila memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen dari total perolehan suara di pemilu […]

0 Comments . 1 tahun ago