
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD
akhirnya buka suara soal aksi protes besar-besaran yang mengguncang Indonesia belakangan ini.
Lewat kanal YouTube pribadinya, Sabtu (30/8/2025), Mahfud menegaskan dirinya 100 persen mendukung demonstrasi rakyat, tapi mengingatkan bahwa kondisi sekarang sudah kelewat jauh karena menelan banyak korban jiwa dan kerugian materiil.
“Kita setuju protes diperkeras. Kita paham itu. Tapi yang terjadi sekarang mungkin sudah terlalu jauh,” tegas Mahfud.
Ia menyebut, demonstrasi yang awalnya jadi wadah menyuarakan kekecewaan kini berubah jadi tragedi.
Mulai dari kasus Affan Kurniawan, ojol yang tewas dilindas rantis Brimob di Jakarta, hingga kabar tiga orang meninggal dalam kerusuhan di Makassar. Bahkan, di Bandung polisi ada yang dikejar, ditangkap, hingga ditendang massa.
Di sisi lain, Mahfud juga menyoroti tindakan brutal aparat. “Ada video beredar, seorang demonstran ditangkap lalu dikeroyok rame-rame oleh Brimob di flyover Jakarta. Ini sudah tidak sehat,” katanya.
Tak hanya korban manusia, Mahfud menggambarkan suasana mencekam di lapangan: mobil-mobil hangus terbakar, gedung-gedung dijebol, hingga penjarahan. Menurutnya, kondisi ini harus segera ditangani dengan bijak.
Bukan Polisi vs Rakyat
Mahfud paham aparat berada di posisi sulit—terjepit antara perintah atasan dan amarah massa di jalanan. Karena itu, ia menekankan agar pimpinan Polri bertanggung jawab penuh dengan memberi komando yang cermat.
“Jangan sampai bentrokan makin jadi. Aparat itu bukan musuh rakyat, rakyat juga bukan musuh aparat,” pesan Mahfud.
Menurutnya, tragedi ini berawal dari akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dan sikap politisi yang arogan. Ia menilai, elite politik justru yang harus disalahkan karena gagal membaca keresahan publik.
“Politisi banyak yang arogan, tidak punya empati. Itu yang bikin rakyat panas,” ujarnya.
Mahfud lalu mengingatkan bahwa Indonesia adalah milik bersama. “Wahai rakyat, aparat bukan musuh Anda. Wahai aparat, rakyat juga bukan musuh Anda. Musuh sebenarnya adalah kebijakan-kebijakan keliru dan pejabat yang korup. Itu yang harus kita tuntaskan,” pungkasnya. (Red)