Mahasiswa-Dosen UGM Gelar Aksi Nyalakan Lilin, Gimana dengan Demo di Semarang?
Redaksi
26/08/2024 15:36
.
2 min read
SUARAMUDA – Ratusan mahasiswa dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi menyalakan lilin sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi darurat demokrasi Indonesia akhir-akhir ini.
Aksi ini dilakukan di kompleks Balairung, UGM, Sleman, DIY, Senin (26/8/2024) malam, tepatnya di bawah pohon Bodhi. Beberapa mahasiswa yang hadir dari fakultas FMIPA, Psikologi, Hukum, dan beberapa lainnya.
Koordinator acara, Monica Ratna Theodora menuturkan aksi ini tak lepas dari kontroversi rencana pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI yang berpotensi menganulir putusan MK tentang persyaratan pencalonan.
Also Read:
“Aksi kita kali ini juga tidak terlepas dari UU Pemilu yang mau diacak-acak dan mendekati Pilkada,” kata Monica ditemui di Balairung, UGM, Senin malam.
Mereka mengkritik revisi UU Pilkada yang dilakukan anggota DPR sudah jelas untuk kepentingan kelompok tertentu.
Demo Semarang Ricuh!
Sementara itu, aksi demontrasi di di depan Balaikota Semarang pada Senin (26/8/2024) berlangsung hingga malam ini.
Demo jilid 2 yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang terkait penolakan RUU Pilkada ini mendapatkan ‘suntikan’ massa dari para pelajar SMK.
Pantauan suaramuda.net dari beragam akun media sosial, tampak massa pelajar SMK ikut bergabung bersama mahasiswa. Sementara, caption pada unggahan video @bemkmunnes menyebut sedikitnya 33 mahasiswa dilarikan ke rumah sakit serta 20 mahasiswa lainnya diamankan pihak kepolisian.
“Saat ini sudah ada 33 kawan kami dilarikan ke rumah sakit dan lebih dari 20 massa aksi ditangkap, “demikian tulis caption @bemkmunnes.
Massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Jawa Tengah (Jateng) ini terpaksa harus mundur, dan menduduki gedung DPRD Kota Semarang.
Hal ini karena dihalau oleh pihak kepolisian dengan membuat barikade serta balasan gas air mata dan water cannon agar massa bubar.
Aksi demo mahasiswa ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mengawal PKPU Pilkada dan menuntut Presiden Jokowi mundur sebelum jabatannya selesai pada 20 Oktober 2024 mendatang. (Red)
You might also like
