Pati Bergerak: Petisi Rakyat Menolak Kepemimpinan Otoriter
Redaksi
23/08/2025 23:18
.
2 min read
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Tanggal 13 Agustus 2025 menjadi titik penting dalam perjalanan politik Pati. Dan paska demo besar-besaran, rakyat akhirnya menindaklanjuti dengan sebuah petisi “Pati Bergerak”,—sebuah desakan moral sekaligus politik agar DPRD benar-benar menjalankan tugas konstitusionalnya: memproses pemakzulan Bupati Sudewo.
Selama ini, kepemimpinan Sudewo dinilai banyak kalangan sarat dengan arogansi. Ucapan-ucapan yang dianggap menantang rakyat, gaya intimidatif terhadap lawan kebijakan, hingga praktik mutasi dan pemecatan pegawai tanpa alasan jelas, menimbulkan ketakutan sekaligus kemarahan. Lebih dari itu, cara otoriter yang digunakan untuk menekan instansi pemerintahan dianggap mengikis prinsip demokrasi di tingkat daerah.
Di tengah situasi itu, masyarakat Pati menemukan satu kata kunci: melawan dengan cara konstitusional. Caranya adalah mengawal kerja DPRD, yang setelah demo besar-besaran telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan.
Tiga Tuntutan Rakyat
Petisi “Pati Bergerak” menyuarakan tiga tuntutan pokok kepada DPRD:
1. Akses informasi dibuka selebar-lebarnya. Pansus tidak boleh berjalan di balik pintu tertutup, sebab rakyat berhak tahu setiap perkembangan.
2. Proses tidak boleh berhenti di tengah jalan. Pansus harus ditindaklanjuti hingga ke mekanisme pemakzulan sesuai undang-undang.
3. DPRD harus berpihak pada rakyat. Petisi ini menolak DPRD dijadikan alat kompromi politik elit.
Intinya, pemakzulan ini tidak semata persoalan kursi kekuasaan, melainkan martabat masyarakat Pati.
Gerakan yang Melampaui Formalitas
Also Read:
Dalam isi petisi, rakyat Pati juga menegaskan bahwa mereka tidak ingin Pansus hanya menjadi formalitas politik. Harus ada langkah nyata, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Petisi ini juga mengingatkan agar jangan ada kompromi atau permainan politik yang melemahkan proses pemakzulan.
“Pati Bergerak” menunjukkan bahwa rakyat bukan sekadar penonton dalam drama politik lokal, melainkan subjek utama. Jika DPRD abai, legitimasi wakil rakyat sendiri yang akan dipertaruhkan.
Demokrasi Lokal Diuji
Apa yang terjadi di Pati hari ini adalah ujian demokrasi di tingkat lokal. Masyarakat telah berbicara lewat suara kolektif, kini bola berada di tangan DPRD. Apakah mereka akan menunaikan tugas konstitusional, atau justru terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik?
Petisi ini menegaskan satu hal: kehendak rakyat tidak bisa dibungkam. “Pati Bergerak” adalah bukti bahwa di balik kesunyian kabupaten agraris, ada denyut perlawanan terhadap kepemimpinan yang arogan. Dan sebagaimana sejarah mencatat, sekali rakyat bergerak, sulit bagi kekuasaan manapun untuk menghentikannya. (Red)
Ali Achmadi, Praktisi Pendidikan, Pemerhati Masalah Sosial, Tinggal di Pati.
You might also like
