Urgensi Penerapan Pancasila sebagai Landasan Kebijakan Publik

Oleh: Meutya Khairina Afifah *)

SUARAMUDA, SEMARANG – Di tengah karut marut situasi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di Indonesia, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang memicu reaksi dari masyarakat. Banyak protes yang bermunculan mengenai kebijakan baru yang dirilis oleh pemerintah.

Berbagai kalangan masyarakat menyuarakan pendapat mereka sebagai wujud protes, kecewa, dan amarah terhadap kebijakan yang dianggap mempersulit masyarakat. Selain itu, banyak lontaran kritik pedas dan satir di media sosial mengenai kebijakan pemerintah yang makin tidak memuaskan.

Melihat keadaan Indonesia yang makin miris, pemerintah seolah-olah apatis dan terkesan mempermainkan masyarakat. Melihat perilaku para pemimpin di Indonesia, para pemimpin tampak meninggalkan pedoman dalam menentukan kebijakan publik yang menunjukkan jatuhnya nilai etika dan moral dalam diri pemimpin tersebut.

Gas Elpiji dan Problem Lain

Berdasarkan kebijakan yang pernah diterapkan—misal yang terjadi pada 1 Februari 2025—terdapat kebijakan yang menggegerkan rakyat yaitu kebijakan penyaluran gas elpiji 3 kg bersubsidi. Dari sudut pandang pemerintah, hal ini menjadi langkah pencegahan untuk mengatasi penyalahgunaan distribusi gas elpiji.

BACA JUGA:

Pendidikan Pancasila Sebagai Pencegahan Korupsi di Indonesia

Keputusan ini bersifat tergesa-gesa dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Gas elpiji menjadi langka dan mengharuskan pembelian di tempat penjualan gas elpiji resmi.

Dampak dari kelangkaan ini, mengakibatkan terbentuknya antrean yang panjang dan terburuknya adalah adanya korban jiwa. Dari kasus tersebut, kebijakan gas elpiji 3 kg pun tidak diberlakukan kembali. Selain itu, terjadinya berita yang viral di media sosial yaitu #IndonesiaGelap.

Apa itu tagar “Indonesia Gelap”? Tagar ini merupakan wujud aspirasi dan ekspresi rakyat Indonesia yang memperjuangkan keadilan dan bentuk protes massal kepada pemerintah mengenai penghapusan kebijakan yang merugikan rakyat.

Kritik atas Kebijakan

Kebijakan-kebijakan ini perlu dikritisi agar pemberlakuan tidak menyulitkan masyarakat. Dalam menentukan suatu kebijakan yang akan diterapkan suatu negara, tentunya harus memiliki tujuan yang bersifat memajukan dan memakmurkan rakyat.

BACA JUGA:

Pentingnya Pancasila dalam Mengurai Problematika Bangsa yang Makin Kompleks

Pemerintah harus memahami tujuan dibentuknya suatu kebijakan dan mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan memberikan atensi terhadap keuntungan dan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat.

Selain itu, dalam menyusun suatu kebijakan, perlu pengamatan terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya rasa kepuasan oleh masyarakat, kebijakan yang terbentuk mampu memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat. Maka dari itu, perlunya partisipasi rakyat dan kesepakatan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan ini, perlunya Pancasila sebagai pedoman penentuan kebijakan yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pandangan hidup bangsa.

Esensi Pancasila

Pandangan hidup bangsa ini memiliki arti bahwa Pancasila digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila memiliki peran sebagai sumber hukum yang berarti perannya sangat penting sebagai dasar dalam penentuan keputusan kebijakan Indonesia.

BACA JUGA:

Urgensi Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Globali

Pada sila pertama, dalam menentukan kebijakan perlunya penyisipan nilai-nilai yang berkaitan dengan ketuhanan. Sila ini menegaskan bahwa pentingnya adanya nilai keagamaan dan spiritual dalam menghadapi keputusan.

Penentuan kebijakan yang berlandaskan ketuhanan, etika, dan moral menjadi hal yang penting untuk memahami kebutuhan dan memberikan rasa kesejahteraan terhadap masyarakat.

Pada sila kedua, kata kunci utamanya yaitu kemanusiaan, adil, dan beradab. Hal ini berhubungan dengan sila sebelumnya, nilai spiritual membentuk etika dan moral yang menjadi hal krusial dalam membentuk kebijakan.

Mengapa hal ini menjadi begitu penting?

Pancasila hadir bukanlah sebagai dasar negara saja, melainkan terdapat fungsi penting yang ada di dalamnya yaitu sebagai penerapan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kebijakan dibuat bukan hanya untuk mengatur saja, melainkan adanya tujuan yang ingin dicapai bersama-sama.

BACA JUGA:

Derita Guru Honorer Menjelang Hari Raya

Hal ini memiliki kaitan dengan penerapan sila ketiga. Tanpa adanya penerapan nilai-nilai luhur dalam Pancasila, kebijakan bersifat tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sehingga, sila kedua dan ketiga memiliki peran yang mampu mempengaruhi rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Pada sila keempat, terdapat kata khusus dalam silanya yaitu kerakyatan, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini mengandung nilai-nilai mengenai kesamaan antar manusia baik secara hak, kedudukan, dan kewajiban, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta menghargai keputusan dari hasil mufakat.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia, perlunya partisipasi masyarakat pada proses pengambilan keputusan. Sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, rakyat berhak dilibatkan dalam proses penentuan keputusan kebijakan.

Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan dapat menyesuaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan kesepakatan antar kedua belah pihak, kebijakan tidak hanya bersifat formalitas atau menyulitkan masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat. Sehingga, penentuan kebijakan harus bersifat demokratis.

Pada sila kelima, hal yang dapat ditekankan dalam sila tersebut adalah keadilan sosial. Penerapannya terhadap pembentukan suatu kebijakan adalah kebijakan yang berlandaskan kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA:

Kembalikan Esensi Pendidikan: Menolak Feodalisme dan Membebaskan Organisasi Kemahasiswaan

Dalam menentukan kebijakan, perlunya keikutsertaan nilai-nilai Pancasila terhadap kepentingan bersama. Selain itu, pemerintah perlu mengutamakan kesejahteraan secara bersama bukan keinginan kesejahteraan secara pribadi ataupun golongan.

Contohnya pada tagar “Kabur Aja Dulu”, tagar ini adalah suara generasi muda terkait kesenjangan sosial dan ketidakpuasan terhadap sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Di mana ini menjadi masukan kepada pemerintah untuk membangun kembali kesejahteraan dengan memperbaiki kebijakan, membuka peluang kerja kepada seluruh masyarakat Indonesia, urgensi peningkatan pendidikan Indonesia, dan sebagainya.

Dapat terlihat bahwa pentingnya penerapan Pancasila terhadap keputusan kebijakan. Dengan tantangan-tantangan yang ada, Pancasila mampu menjadi solusi dalam mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Berdasarkan berbagai tantangan yang ada, tentunya ada upaya-upaya yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu menanamkan nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan menyadari pentingnya Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.

BACA JUGA:

Siapa Pemenang dari Perang Ukraina versus Rusia?

Sehingga, jika dikaitkan dengan permasalahan kebijakan, pemerintah bisa memahami kebutuhan masyarakat, terciptanya rasa kesatuan dan persatuan, serta keadilan sosial. Selain itu, tercapainya penyelenggaraan negara secara demokratis dapat mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. (Red)

*) Meutya Khairina Afifah, Mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam-UNY
**) Artikel ini disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan
***) Isi dan pesan dalam artikel bukan menjadi pandangan redaksi