Rupiah Terdepresiasi, UMKM Terancam: Tantangan Struktural dan Respons Kebijakan
Redaksi
11/04/2025 21:16
.
4 min read
Oleh: Iqbal Alaik*)
SUARAMUDA, SEMARANG – Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan pelemahan signifikan. Pada 8 April 2025, rupiah ditutup pada level Rp16.860 per dolar AS, bahkan sempat menyentuh Rp17.000 di pasar Non-Deliverable Forward (NDF).
Ini bukan sekadar fluktuasi pasar, tetapi sinyal darurat bagi perekonomian nasional yang tengah menghadapi tekanan ganda dari dalam dan luar negeri.
Kondisi ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Geopolitik global kembali memanas seiring kampanye Donald Trump menjelang Pilpres AS, dengan janji menghidupkan kembali kebijakan tarif tinggi terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dampaknya langsung terasa pada penarikan modal asing, lonjakan permintaan dolar, dan pelemahan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel, pernah mengingatkan, “If you don’t manage globalization, it manages you – and not always in ways that benefit the majority.”
Ungkapan ini terasa nyata saat tekanan eksternal justru menekan lapisan masyarakat yang paling lemah: pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
UMKM dan Ketergantungan pada Impor
UMKM Indonesia merupakan tulang punggung ekonomi nasional.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2024), sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja.
Namun, kekuatan ini menyimpan paradoks. Banyak UMKM yang masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Ketika nilai tukar rupiah tertekan, biaya produksi mereka langsung melonjak.
Kenaikan harga bahan baku seperti kain, tinta, plastik, bahan makanan olahan, hingga komponen elektronik membuat pelaku UMKM harus menghadapi pilihan sulit: menaikkan harga dan kehilangan pelanggan, atau menekan margin dan berisiko bangkrut.
Apalagi daya beli masyarakat juga melemah seiring inflasi yang dipicu oleh depresiasi rupiah.
Sektor UMKM Paling Rentan
Beberapa sektor UMKM yang sangat terdampak oleh pelemahan rupiah antara lain:
1. Fesyen dan Industri Kreatif:
Ketergantungan pada bahan kain, pewarna, hingga aksesoris impor membuat biaya produksi melonjak.
2. Kuliner dan Minuman:
UMKM yang menjual makanan olahan berbasis bahan impor seperti cokelat, keju, atau kemasan plastik mengalami tekanan biaya tinggi.
3. Elektronik dan Perakitan:
Banyak UMKM berbasis digital dan gadget yang bergantung pada komponen luar negeri, terkena dampak langsung dari mahalnya harga barang.
4. Percetakan dan Media Kecil:
Harga tinta dan kertas impor naik drastis, menggerus keuntungan UMKM percetakan dan penerbitan lokal.
5. UMKM Ekspor:
Walau secara teori mereka bisa diuntungkan oleh pelemahan rupiah, realitanya biaya logistik global yang naik dan hambatan dagang dari AS membuat margin keuntungan tetap tergerus.
Sementara itu, UMKM yang menjual produk untuk pasar domestik juga tidak bisa bebas dari dampak, karena inflasi dan penurunan daya beli memukul konsumsi rumah tangga—yang merupakan pasar utama mereka.
Kebijakan Trump dan Risiko Sistemik
Kembalinya Donald Trump sebagai figur dominan dalam politik AS memunculkan kembali ancaman proteksionisme.
Rencana menerapkan tarif hingga 32% terhadap produk dari negara-negara berkembang akan mempersempit ruang gerak ekspor Indonesia, termasuk ekspor produk UMKM seperti furnitur, kerajinan, dan makanan olahan.
Selain menurunkan daya saing ekspor, risiko lainnya adalah penurunan kepercayaan investor global terhadap negara berkembang.
Ini bisa mempercepat arus keluar modal dari Indonesia, memperdalam depresiasi rupiah, dan menaikkan beban utang luar negeri pemerintah.
Dalam kondisi seperti ini, ruang fiskal menjadi makin sempit untuk mengintervensi ekonomi rakyat.
Respons Kebijakan: Tidak Cukup dengan Retorika
Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan narasi optimisme atau instrumen pasar semata. Butuh langkah nyata untuk menyelamatkan UMKM dari krisis berkepanjangan. Beberapa respons kebijakan yang mendesak antara lain:
1. Intervensi Kurs yang Transparan dan Tepat Sasaran
Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas nilai tukar dengan komunikasi kebijakan yang jelas, serta intervensi pasar valas yang efisien untuk meredam kepanikan.
2. Penguatan Rantai Pasok Lokal
Program substitusi impor harus difokuskan pada sektor-sektor UMKM, termasuk insentif untuk pengembangan bahan baku dalam negeri.
BACA JUGA:
3. Subsidi dan Insentif Terarah
Pemerintah perlu memberikan subsidi biaya bahan baku atau insentif pajak sementara bagi UMKM yang terdampak langsung oleh pelemahan rupiah.
4. Diversifikasi Pasar Ekspor dan Diplomasi Ekonomi
Meluaskan pasar ekspor ke negara-negara ASEAN, Timur Tengah, dan Afrika, serta membangun kesepakatan dagang bilateral baru yang tidak bergantung pada dolar AS.
5. Transformasi Digital UMKM
Penguatan ekosistem digital, termasuk e-commerce dan pembayaran non-tunai, menjadi kunci agar UMKM bisa menjangkau pasar lebih luas dan efisien.
6. Literasi Keuangan dan Manajemen Risiko
UMKM perlu dibekali kemampuan dasar hedging (lindung nilai) dan perencanaan keuangan jangka menengah agar bisa lebih tangguh menghadapi gejolak nilai tukar.
Menjaga Denyut Ekonomi dari Akar Rumput
Mahatma Gandhi pernah berkata, “The soul of India lives in its villages.” Dalam konteks Indonesia, jiwa ekonomi bangsa hidup dalam UMKM.
Jika sektor ini terguncang, maka denyut ekonomi nasional ikut melemah.
Menyelamatkan UMKM dari tekanan nilai tukar dan risiko global bukan semata strategi pertumbuhan, tapi juga langkah moral menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.
Langkah konkret dan dukungan kebijakan yang progresif menjadi mutlak, agar Indonesia tidak hanya bertahan dari badai ekonomi global, tetapi juga mampu bangkit dengan ekonomi yang lebih tangguh, adil, dan mandiri dari akar rumputnya. (Red)
*) Iqbal Alaik, mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang / Pegiat Sosial dan Ekonomi / Penulis Lepas
You might also like
