Besok di Rapat Pleno Perdana, PWNU Jateng Siap Tindaklanjuti Kejahatan Ekonomi yang Rugikan Umat

Semarang, SUARAMUDA –
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah akan merespons berbagai isu strategis yang meresahkan masyarakat, terutama terkait kejahatan ekonomi yang berdampak langsung pada kebutuhan pokok umat.

Isu-isu ini akan dibahas secara mendalam dalam rapat pleno perdana yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (22/3/2025) di aula Gedung PWNU Jateng lantai III.

Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng, KH Abdul Ghoffar Rozin, mengungkapkan bahwa rapat pleno akan dihadiri oleh jajaran pengurus lengkap Syuriah, Tanfidziyah, Mustasyar, ketua badan otonom, dan semua ketua lembaga di lingkungan PWNU Jateng.

“Isu-isu strategis yang akan dibahas mencakup pandangan PWNU Jateng terhadap praktik koruptif dan manipulatif di sektor ekonomi yang merugikan umat, termasuk penimbunan barang, pengoplosan BBM, dan pengurangan takaran atau volume komoditas,” ujar Gus Rozin, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, di Semarang, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, kondisi perekonomian saat ini semakin memprihatinkan dengan adanya praktik-praktik curang di sektor kebutuhan pokok seperti minyak goreng, bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan pupuk.

Hal ini menyebabkan kesulitan di kalangan masyarakat, terutama umat di lapisan bawah.

BACA JUGA:

Ketua PW GP Ansor Jateng Muchammad Shidqon Prabowo Bersama PC Ansor se-Karesidenan Semarang, Bahas Pengamanan Mudik Lebaran

“Apa yang kita lihat dan rasakan akhir-akhir ini harus direspons secara objektif, komprehensif, dan tegas. Kejahatan ekonomi seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Para pelaku mencari keuntungan dengan membabi buta, menyebabkan hidup umat semakin sulit dan kesenjangan sosial semakin melebar,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, PWNU Jateng berkomitmen untuk mengambil sikap tegas berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat pleno.

Dengan dukungan para kiai dan kader yang kompeten di bidang sosial ekonomi serta kebijakan publik, respons yang diambil diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret bagi umat.

Selain membahas isu kejahatan ekonomi, rapat pleno juga akan membicarakan keberlangsungan pendidikan madrasah diniyah, khususnya terkait kebijakan lima hari sekolah di Jawa Tengah.

PWNU Jateng juga akan mengeluarkan imbauan terkait persiapan Idulfitri 2025, termasuk mendorong pendirian posko Lebaran di seluruh Jawa Tengah untuk melayani dan mendampingi para pemudik.

BACA JUGA:

Warga Semarang Tak Perlu Bingung Bikin Acara Agustusan, Dana Rp25 Juta/ RT Siap Cair Juli 2025

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, NU bersama badan otonom dan lembaga-lembaga di bawahnya akan mendirikan posko Lebaran. Kami juga mengimbau para pemudik untuk mematuhi aturan yang ada demi terciptanya suasana Lebaran yang aman dan nyaman,” pungkas Gus Rozin.