503 Kepala Daerah Jalani Retret di Akmil Magelang, Termasuk Gubernur Jateng

Magelang, SUARAMUDA –
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mulai mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang pada Jumat (21/2/2025).

Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Sebelum berangkat ke kawasan Akmil Magelang, Ahmad Luthfi terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Resimen Induk (Rindam) IV Diponegoro sekitar pukul 14.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, ia tampak mengenakan seragam loreng ala militer, sebagaimana ratusan kepala daerah lainnya yang turut serta dalam kegiatan ini.

Setelah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, sekitar pukul 15.30 WIB, Ahmad Luthfi bersama rombongan kepala daerah lainnya menaiki bus militer yang difasilitasi oleh Kodam IV Diponegoro.

Belasan bus disiapkan untuk mengangkut para peserta menuju Akmil Magelang.

BACA JUGA:

RAT Ke-2 Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia: Mantapkan Langkah, Bidik Usaha Pupuk, Oli, dan Produk Lokal

Luthfi mengaku siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret yang berlangsung selama sepekan, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

“Saya cukup santai dan tenang mengikuti kegiatan ini,” ujarnya sebelum keberangkatan.

Selama program retret, para kepala daerah akan mendapatkan berbagai materi penting yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan fungsi kepemimpinan.

Beberapa materi utama yang diberikan mencakup Asta Cita, yang membahas berbagai isu strategis, serta penanaman wawasan kebangsaan.

Sementara itu, dalam konferensi pers di Akmil Magelang, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menjelaskan bahwa pada tahap pertama ini, sebanyak 503 kepala daerah mengikuti kegiatan retret.

BACA JUGA:

Soroti Jalan Rusak, Ketua PAC IPNU Tanah Merah Suarakan Aspirasi dan Harapan pada Pemkab Bangkalan

Tahap kedua akan dilaksanakan bagi 40 kepala daerah lainnya, yang pelantikannya masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan yang lebih baik. (**)