Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik: Studi Kasus di Sidoarjo

Oleh: Zahra Nur Habibah *)

SUARAMUDA, SEMARANG — Keuangan sektor publik seharusnya menjadi dasar dari pembangunan yang adil dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, seiring dengan besar dana yang tersedia, tantangan utama adalah bagaimana mengelola dana tersebut dengan cara yang benar-benar memberikan manfaat.

Ini bukan hanya soal alokasi anggaran, tetapi bagaimana transparansi dan akuntabilitas dijalankan. Tanpa semua itu—meskipun dana besar—hasil yang dicapai bisa jauh dari harapan.

Evaluasi keuangan sektor publik bukan hanya langkah administratif. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Evaluasi ini tidak hanya melihat laporan keuangan, tetapi juga bagaimana anggaran digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah.

BACA JUGA:

Urgensi Ekstrakurikuler dalam Meningkatkan Minat dan Bakat Siswa di Sekolah

Harus ada keseimbangan antara pencapaian yang terlihat dan cara penggunaannya. Tanpa evaluasi yang jujur dan transparan, pemborosan dan korupsi hanya akan semakin merajalela.

Kasus di Sidoarjo

Tapi pada kenyataannya, transparansi dan akuntabilitas di banyak daerah, termasuk Sidoarjo, masih sangat lemah.

Kasus korupsi yang terus muncul di berbagai level pemerintahan mulai dari desa hingga bupati menggarisbawahi fakta ini. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan masyarakat dari sisi ekonomi, tetapi juga semakin memerosotkan citra pemerintah di mata publik.

Korupsi yang terus terjadi di Sidoarjo menunjukkan masalah mendasar dalam sistem pengawasan dan pelaporan keuangan.

BACA JUGA:

Dramaturgi Aktivisme Mahasiswa, Topeng “Rakyat Bangkit” dan Naskah Licik di Balik Layar Pemira Unram 2025?

Transparansi, yang seharusnya menjadi sarana kontrol masyarakat, sering kali terhambat karena keterbatasan informasi yang dapat diakses publik. Hal ini menciptakan celah bagi mereka yang berkepentingan untuk memanfaatkan dana publik tanpa pengawasan yang memadai.

Akuntabilitas juga masih jauh dari yang diharapkan. Ketika terjadi penyalahgunaan anggaran, proses hukum yang lambat dan tidak tegas membuat pelaku korupsi tidak merasa takut untuk mengulangi perbuatannya. Akibatnya, kepercayaan publik semakin menurun, dan citra pemerintah daerah terus terpuruk.

Langkah Konkrit

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan langkah-langkah konkret. Pertama, sistem pelaporan keuangan harus lebih diperbaiki. Penerapan teknologi seperti e-budgeting dan e-audit bisa menjadi solusi untuk memastikan transparansi dan mempermudah pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.

Kedua, pengawasan yang lebih independen perlu diberlakukan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat, media, dan LSM juga harus terlibat aktif. Tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan dana publik akan terus ada.

BACA JUGA:

Peran Strategis Masjid Kampus dalam Pengembangan Budaya Islam dan Pusat Transformasi Mahasiswa: Studi kasus Masjid Kampus Al-Madaniah Universitas Bangka Belitung

Ketiga, pemerintah daerah harus serius dalam meningkatkan integritas aparat. Pelatihan antikorupsi serta peningkatan kapasitas pegawai dalam mengelola anggaran harus menjadi prioritas.

Pemerintah dalam hal ini harus memastikan bahwa pegawainya memiliki kemampuan profesional yang memadai, serta memiliki komitmen kuat terhadap integritas dan akuntabilitas.

Selain itu, penting untuk menegakkan hukum dengan lebih tegas. Tidak ada ruang bagi mereka yang menyalahgunakan anggaran untuk lolos begitu saja.

Pemberian sanksi yang tegas akan menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentolerir korupsi dalam bentuk apapun.

Tentu saja, kritik harus ditujukan juga kepada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Banyak warga yang hanya menjadi penonton, sementara mereka seharusnya lebih terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA:

Peran Strategis Masjid dalam Kehidupan Mahasiswa: Studi Kasus Kegiatan LDK di Kampus

Kurangnya literasi keuangan publik juga menjadi salah satu kendala besar. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat agar mereka lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam mengawasi penggunaan anggaran.

Ke depan, Sidoarjo perlu menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam pengelolaan anggaran. Ini bukan sekadar teori atau konsep, melainkan kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan.

Jika pemerintah benar-benar serius dalam memperbaiki pengelolaan keuangan, dampaknya akan terlihat jelas—baik dalam bentuk pembangunan yang lebih baik, maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Rugi Jangka Panjang

Tidak ada alasan untuk menunda perubahan. Setiap dana publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA:

Peran Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Mendorong Kegiatan Sosial dan Menumbuhkan Kepekaan Sosial di Universitas Bangka Belitung

Ketika keuangan publik dikelola dengan baik, masyarakat akan merasakan manfaatnya secara langsung, baik dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, maupun program-program sosial lainnya.

Jika pemborosan dan korupsi terus berlanjut, kerugian yang ditanggung tidak hanya materiil, tetapi juga masa depan generasi mendatang.

Dengan langkah-langkah yang jelas dan komitmen yang kuat, Sidoarjo bisa keluar dari bayang-bayang korupsi dan menuju pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Hanya dengan begitu, tujuan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. (Red)

*) Zahra Nur Habibah, mahasiswa Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

BACA JUGA:

Pemungut Cukai dalam Kitab Suci: Antara Stigma Masyarakat dan Kasih Allah