
Semarang, SUARAMUDA –
Media massa memegang peran strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendukung parlemen modern di tengah arus digitalisasi yang semakin pesat.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, Dadang Somantri, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sinergi Lembaga Legislatif dan Media Massa untuk Penguatan Demokrasi dan Parlemen Modern di Soeboer Kitchen, Semarang, Selasa, 10/12/2024.
Dadang menegaskan, media massa tetap menjadi pilar utama dalam pembangunan melalui konsep pentahelix. Ia menyebut media massa sebagai jembatan informasi yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat, membantu pemerintahan mencapai setiap sudut komunitas.
“Kita tidak bisa meninggalkan media massa. Perannya sebagai penyampai informasi yang akurat dan terpercaya sangat dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat luas,” ungkapnya.
Namun, Dadang juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi media massa, terutama di era dominasi media sosial yang sering kali menyebarkan informasi tidak akurat.
“Media massa harus menjadi penyeimbang, meluruskan informasi yang keliru, dan tetap berpedoman pada fakta,” tambahnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Amir Machmud, menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan media massa. Ia menilai, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menghadapi perkembangan media digital yang sangat cepat.
“Legislatif dan media massa perlu bekerja bersama untuk memperkuat demokrasi dan menciptakan ruang diskusi yang sehat di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Doktor Lintang Ratri Rahmaji, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, menegaskan bahwa media massa harus tetap menjadi tolok ukur kebenaran informasi, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.
Ia juga mendorong parlemen untuk lebih melibatkan masyarakat, termasuk media, dalam merumuskan kebijakan.
“Transparansi dan keterlibatan publik menjadi esensi dalam membangun kepercayaan. Media massa adalah mitra strategis yang harus dilibatkan dalam setiap kebijakan,” katanya.