Evaluasi Pemilu, Ketua AIPI Semarang Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Sebagai Langkah Mundur Demokrasi

SUARAMUDA, SEMARANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Kota Semarang belum lama ini menggelar “Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024 dan Proyeksi Mendatang” bertempat di Hotel Santika Semarang, Sabtu (21/12/24) akhir pekan lalu.

Di sela-sela acara yang dihadiri 300 mahasiswa se-Kota Semarang itu, pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini menegaskan, usulan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia.

Sosok yang karib disapa NHS berharap, pemilu tetap bersifat inklusif dan melibatkan semua pihak. Hal itu menurutnya sejalan dengan prinsip “one man, one value”.

“Ini siklusnya, selalu ada perdebatan seperti ini, kalau ada pembahasan undang-undang pemilu pasti akan ada seperti ini, apakah pemilihan kepala daerah itu lewat DPRD itu menguntungkan atau merugikan, “papar NHS.

Ia menambahkan, dengan cara pemilihan langsung seperti sekarang ini nilai kedaulatan juga beda dibandingkan dengan jika kepala daerah dipilih lewat DPRD.

Hal itu, karena dalam pilada langsung, semua orang memilih dalam prinsip “one person one vote and one value”. (Satu orang memilih satu suara).

BACA JUGA:

Perdana, Penerbangan Semarang-Kuala Lumpur Bisa dari Bandara Ahmad Yani! Orang Jateng Tak Perlu Pusing ke Malaysia

“Nah kalau lewat DPRD kan eksklusif, memilih tapi oleh orang tertentu. Apakah rakyat tidak memberontak? Ya memberontak juga,” katanya.

Pilkada langsung punya kedaulatan

NHS juga menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat memiliki kedaulatan yang jauh lebih besar.

Jika yang dikeluhkan adalah biayanya mahal, perlu ada solusi untuk membuatnya lebih efisien secara biaya. Maka, pemungutan suara dengan teknologi IT bisa menjadi solusi.

“Saya pernah ke Ekuador. Di sana itu ya satu orang itu cukup datang ke TPS mengganti struk ya lalu dipindai sampai ke nasional. Jadi tidak perlu ada PPS, tidak perlu ada PPK, ndak perlu KPU kabupaten kota nggak perlu KPU provinsi, tapi kedaulatannya lebih besar daripada di DPRD, “ungkapnya.

BACA JUGA:

Orang Jateng Tak Lagi Pusing ke Malaysia, Kini AirAsia Buka Rute Semarang-Kuala Lumpur

Ia juga kembali menanyakan adanya fenomena pertarungan di level DPRD. IT dikatakan bersifat auditable sehingga NHS mendorong Bawaslu untuk terus bertransformasi, tidak hanya ahli kasat mata, tapi juga ahli IT.

Ia menegaskan, berlangsungnya Pilkada setiap lima tahun sekali merupakan penerapan penting dalam demokrasi. Karena dinilai bisa memberikan nilai bagi setiap individu masing-masing.

Untuk diketahui, NHS adalah Ketua AIPI Kota Semarang. Dan kegiatan “Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024 dan Proyeksi Mendatang” adalah program kegiatan kesekian kalinya di tahun politik 2024. (Red)