Lompatan Digitalisasi pada Pemantauan (Monitoring) Anggaran Daerah di Surabaya

Penulis: Amelia Vega Novitasari, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

SUARAMUDA, SEMARANG – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Surabaya II telah menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2024 meliputi Press Release APBN, Evaluasi IKPA Triwulan II, Tata Cara Penyampaian SPM, Implementasi Tunjangan Kinerja via Gaji Web, serta Inovasi Sup Pandan.

Ditinjau dari tujuan utamanya, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja satuan kerja dalam pengelolaan anggaran negara.

Also Read:

Paradoks Pendidikan yang Membebaskan

Dalam konteks ini, Sup Pandan (Surabaya Dua Punya Panduan Administrasi) adalah inovasi berbasis web pada website resmi KPPN Surabaya II yang memberikan panduan administrasi bagi stakeholder mitra kerja KPPN Surabaya II.

Inovasi ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengajuan SPM dan mencegah pengembalian. Berikut adalah beberapa upaya pemantauan sistem keuangan negara di Surabaya.

Also Read:

Petani Indonesia Menua, Pemuda Indonesia Mengejar Mimpi di Sawah Negeri Sakura: Mengapa?

Pertama, meluncurkan situs resmi untuk memberikan informasi kepada satker dan masyarakat luas tentang layanan perbendaharaan. Situs ini juga menyediakan artikel, peraturan kerja, modul perbendaharaan, dan laporan.

Kedua, monitoring dan evaluasi quality assurance standardisasi pengelolaan keuangan negara. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan satuan kerja melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tertib, efisien, dan bertanggung jawab.

Also Read:

HMI: Dari Kawah Candradimuka Mahasiswa, Kini Sekadar Tangga Kekuasaan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja satuan kerja dalam pengelolaan anggaran negara. Kegiatan ini meliputi Press Release APBN, Evaluasi IKPA Triwulan II, Tata Cara Penyampaian SPM, dan Implementasi Tunjangan Kinerja via Gaji Web.

Also Read:

ISHARI NU: Merawat Tradisi, Meneguhkan Spiritualitas

Nah, kemudian apa yang menjadi inovasi sistem pemantauan di Surabaya atas anggaran daerah yang membedakannya dengan daerah lain?

Surabaya selalu memiliki langkah lebih maju ketika berkaitan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi di sektor pemerintahan. Istilah yang perlu dikenal sebagai inovasi digitalisasi pemantauan anggaran daerah yakni Aplikasi OM SPAN (Online Monitoring SPAN).

Also Read:

Pagar Laut: Ketika Kekayaan Bangsa Diprivatisasi untuk Segelintir Orang

Aplikasi ini berfungsi sebagai dashboard untuk memantau pelaksanaan tugas BUN/Kuasa BUN di lingkungannya masing-masing.

Selain OM-SPAN, ada juga aplikasi eBudgeting yang digunakan untuk penyusunan anggaran di Surabaya. eBudgeting merupakan aplikasi program komputer berbasis web yang memfasilitasi proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Also Read:

Masjid, Fleksibilatas dan Peranan Sosial di Tengah-tengah Kehidupan Umat

Aplikasi ini juga sekaligus menjadi produk dari e-Budgeting di Surabaya. eBudgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

OM-SPAN dapat digunakan untuk memantau penerimaan, pengeluaran, dan penyaluran APBN, pagu DIPA, realisasi anggaran, sisa anggaran, penyelesaian SP2D oleh KPPN, serta data penerimaan rekonsiliasi.

Also Read:

Jalan Meang Sekotong: “Potret Buram Infrastruktur dan Keputusan yang Tak Kunjung Diambil”

OM-SPAN dikembangkan oleh Tim Direktorat DTP Kementerian Keuangan. Aplikasi ini dapat diakses melalui situs spanint.kemenkeu.go.id. Kantor KPPN Surabaya I juga menggunakan aplikasi lain, seperti: SMS center, e-mail.

Ditinjau dari aspek integrity, aplikasi OM SPAN telah berjalan dengan sangat baik di dalam pelaksanaannya, hal ini ditunjukkan dengan hasil 100% untuk kelengkapan jejak audit dan dokumentasi monitoring log user.

Also Read:

Kritik Bagi Aktivis Mahasiswa, Para Pengkhianat Idealisme

Namun ditinjau dari sisi correctness diperoleh nilai 95,87% dan 95,25% untuk aspek reliability yang disebabkan beberapa kegagalan yang diperoleh selama pengujian yang telah dilaksanakan.

Sehingga dapat direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan dan pembenahan pada beberapa modul yang masih mengalami gangguan dan kendala yang dihadapi yaitu antara lain modul Penganggaran, modul Komitmen, Modul Pembayaran, modul Penerimaan dan modul Bank.

Also Read:

Pembukaan Lahan Pertanian di Hutan Pulau Sumbawa dan Dampaknya terhadap Kehidupan Masyarakat

Kemudian perlu pula diusulkan penambahan kuota bandwidth (jaringan) pada manajemen server sehingga user/pengguna tidak mengalami kendala berupa slow response di dalam proses pengunduhan data yang memiliki kapasitas file yang besar.

Sekian informasi singkat terkait kemajuan sistem pemantauan atau monitoring anggaran daerah di Surabaya, semoga bermanfaat. (Red)

Also Read:

Pizza Topping Durian Musangking Sudah Ada di Semarang