Evaluasi Pelaksanaan Keuangan APBD di Desa Balonggabus, Kabupaten Sidoarjo

Penulis: Ardita Kirana Putri, mahasiswa Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

SUARAMUDA, SEMARANG – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Balonggabus, Kabupaten Sidoarjo saat ini sedang menjadi perhatian publik.

Kendati pemerintah desa berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun masih banyak masalah yang perlu diatasi.

Also Read:

Paradoks Pendidikan yang Membebaskan

Problem dan Tantangan

Salah satu masalah utama adalah transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan ini seringkali sulit diakses oleh masyarakat, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam mengawasi penggunaan anggaran.

Also Read:

Petani Indonesia Menua, Pemuda Indonesia Mengejar Mimpi di Sawah Negeri Sakura: Mengapa?

Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) juga belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Meskipun ada pelatihan bagi pegawai di bidang akuntansi dan keuangan, namun hasilnya belum sesuai yang diharapkan.

Also Read:

HMI: Dari Kawah Candradimuka Mahasiswa, Kini Sekadar Tangga Kekuasaan

Masih banyak dijumpai pegawai yang juga belum bisa memahami sepenuhnya standar akuntansi pemerintah dan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan Dana Desa juga menghadapi berbagai masalah, termasuk penyalahgunaan dan kurangnya transparansi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana masih sangat minim. Imbasnya, tujuan dari program ini tidak tercapai secara optimal.

Also Read:

ISHARI NU: Merawat Tradisi, Meneguhkan Spiritualitas

Pengakuan Warga

Tokoh masyarakat Desa Balonggabus, Ahmad, mengemukakan pemerintah desa perlu lebih transparan dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat bisa ikut mengawasi.

Also Read:

Pagar Laut: Ketika Kekayaan Bangsa Diprivatisasi untuk Segelintir Orang

Warga masyarakat setempat, Siti, juga menyebut bahwa pelatihan yang lebih intensif untuk pegawai dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai sangat diperlukan.

Dalam upaya perbaikan, pemerintah desa disarankan mengadakan forum rutin dengan masyarakat untuk membahas penggunaan anggaran, memperkuat infrastruktur teknologi informasi, dan terus melakukan pelatihan bagi pegawai. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa juga harus ditingkatkan.

Also Read:

Masjid, Fleksibilatas dan Peranan Sosial di Tengah-tengah Kehidupan Umat

Singkatnya, pelaksanaan keuangan APBD di Desa Balonggabus secara keseluruhan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi.

Jadi, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk memastikan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik dan berkelanjutan. (Red)

Also Read:

Jalan Meang Sekotong: “Potret Buram Infrastruktur dan Keputusan yang Tak Kunjung Diambil”