Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Publik untuk Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Nabilla Ananda Yuanita*)

SUARAMUDA, SEMARANG – Perencanaan dan keuangan sektor publik dalam pemerintahan modern menjadi pilar utama keberhasilan tata kelola negara.

Pasalnya, perencanaan yang matang akan memungkinkan pemerintah menentukan arah pembangunan dan prioritas alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Also Read:

Paradoks Pendidikan yang Membebaskan

Dengan melibatkan data yang valid, analisis mendalam, dan partisipasi aktif pemangku kepentingan, pemerintah dapat merespons tantangan seperti perubahan demografi, teknologi, dan iklim secara lebih adaptif (Mardiasmo, 2018).

Salah satu inovasi dalam perencanaan adalah anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), yang mengaitkan alokasi anggaran dengan pencapaian indikator kinerja utama, sehingga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas publik (Bastian, 2020).

Also Read:

Petani Indonesia Menua, Pemuda Indonesia Mengejar Mimpi di Sawah Negeri Sakura: Mengapa?

Pengelolaan keuangan sektor publik ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang bertujuan memastikan dana publik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama, yakni mendorong pemerintah untuk membuka informasi keuangan kepada publik dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

Also Read:

HMI: Dari Kawah Candradimuka Mahasiswa, Kini Sekadar Tangga Kekuasaan

e-Budgeting Sebuah Terobosan

Instrumen seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai panduan dalam mengelola sumber pendapatan seperti pajak daerah dan transfer pusat.

Also Read:

ISHARI NU: Merawat Tradisi, Meneguhkan Spiritualitas

Dalam hal ini, sistem e-budgeting menjadi terobosan penting untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan potensi penyimpangan anggaran (Hasnawati & Sulastri, 2021).

Studi kasus di DKI Jakarta menunjukkan keberhasilan implementasi e-budgeting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Also Read:

Pagar Laut: Ketika Kekayaan Bangsa Diprivatisasi untuk Segelintir Orang

Pemerintah provinsi memprioritaskan program strategis seperti pengentasan kemacetan, pengelolaan banjir, dan peningkatan kualitas pendidikan, dengan alokasi lebih dari 20% APBD untuk sektor pendidikan pada 2022 (BPK, 2023).

Meski demikian, tantangan seperti pengelolaan aset daerah yang belum optimal dan rendahnya penyerapan anggaran tetap perlu diatasi.

Also Read:

Masjid, Fleksibilatas dan Peranan Sosial di Tengah-tengah Kehidupan Umat

Dengan adopsi teknologi digital yang lebih luas, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan sektor publik dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan (World Bank, 2022).

Studi Kasus di DKI Jakarta

Also Read:

Jalan Meang Sekotong: “Potret Buram Infrastruktur dan Keputusan yang Tak Kunjung Diambil”

DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi, menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan realisasi APBD 2023 yang mencapai lebih dari 80% dari target, Jakarta menunjukkan peningkatan yang patut diapresiasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Also Read:

Kritik Bagi Aktivis Mahasiswa, Para Pengkhianat Idealisme

Hal ini mencerminkan upaya pemerintah provinsi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah secara lebih efektif di tengah berbagai tantangan (CNN Indonesia, 2023).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah implementasi e-budgeting, sebuah sistem yang memastikan transparansi dalam penyusunan anggaran melalui pemantauan real-time oleh masyarakat.

Also Read:

Pembukaan Lahan Pertanian di Hutan Pulau Sumbawa dan Dampaknya terhadap Kehidupan Masyarakat

Sistem ini juga membantu pemerintah untuk memonitor alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan, seperti program strategis untuk mengatasi kemacetan, pengendalian banjir, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sebagai contoh, pada tahun 2022, alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai lebih dari 20% dari total APBD, sesuai dengan amanat undang-undang (Kompas, 2022).

Also Read:

Pizza Topping Durian Musangking Sudah Ada di Semarang

Namun, laporan BPK menunjukkan beberapa kelemahan, seperti pengelolaan aset daerah yang belum optimal dan rendahnya penyerapan anggaran. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya koordinasi antarinstansi dan kapasitas manajerial yang masih perlu ditingkatkan.

Meskipun inovasi seperti e-budgeting telah membawa perubahan positif dalam transparansi dan akuntabilitas, penguatan di aspek implementasi dan sumber daya manusia tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi (BPK, 2023).

Also Read:

102 Tahun Nahdlatul Ulama Menginspirasi Dunia

Rekomendasi yang Perlu Dipertimbangkan

Untuk memperkuat pengelolaan keuangan sektor publik, ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, adopsi teknologi digital yang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data.

Also Read:

Metode Distribusi Pakaian pada Bencana: Solusi Inovatif untuk Menjaga Martabat Penyintas

Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum konsultasi publik. Ketiga, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik melalui program pelatihan berkelanjutan.

Keempat, peningkatan pengawasan internal untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peraturan dan kebutuhan masyarakat.

Also Read:

Mau Menjadi Indonesia Hebat? Jalankan 7 Kebiasaan Anak Indonesia

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, tata kelola keuangan publik di Indonesia dapat lebih baik dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Red)

*) Nabilla Ananda Yuanita, mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Also Read:

Korupsi: Penyakit Sistemik yang Membusukkan Negara