Guru dan Fenomena Distribusi Guru dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia

oleh : Zaira Anjani Rahmat Dina*)

SUARAMUDA, SEMARANG – Persoalan mendasar pendidikan Indonesia adalah minimnya guru di daerah pedalaman atau yang disebut daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). Kecuali sangat kurang, kualifikasi pendidikan dan kompetensi guru di daerah 3T juga rendah.

Di pihak lain, ada pula yang menilai guru Indonesia berlebih alias melimpah, karena rasio nasional berkisar 1 guru berbanding dengan 17 murid. Namun, diakui sebaran guru tidak merata. (Musfah, 2016)

Beberapa faktor yang kemungkinan menghambat pemerataan guru di Indonesia, antara lain: pertama, kondisi geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan kondisi geografis yang beragam, seperti pegunungan, hutan, dan laut, menyulitkan distribusi guru, terutama ke wilayah terpencil.

Kedua, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas, buku pelajaran, maupun akses teknologi. Hal ini membuat guru enggan ditempatkan di wilayah tersebut.

Ketiga, rendahnya kesejahteraan guru bagi guru honorer. Sudah barang tentu, jumlahnya guru honorer yang besar sering kali menerima upah yang sangat rendah—terutama di daerah terpencil. Ini menjadi salah satu alasan tingginya tingkat pengunduran diri guru di wilayah tersebut.

BACA JUGA:

Membangun Budaya Literasi: Pelopor Penulisan Berita Sekolah

Tantangan guru di Indonesia

Berdasarkan data, pulau Indonesia yang jumlahnya mencapai 1.700 pulau dan terdiri atas pulau-pulau yang terpisah ini menjadi tantangan sekaligus peluang bangsa Indonesia ke depan. Hambatan geografis ini menjadi persoalan dalam penyediaan pendidikan yang bermutu di seluruh Indonesia.

Pendidikan adalah kekuatan pendorong bagi pembangunan sosial dan ekonomi di setiap negara. Dengan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis maupun sosiokultural sangat heterogen dalam konteks penyelenggaraan pendidikan masih banyak terdapat berbagai permasalahan. Terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (daerah 3T) (Syafii, 2018).

Pendidikan harus mendapatkan perhatian yang serius bagi setiap bangsa, karena dengan pendidikan akan dapat dilihat maju mundurnya suatu bangsa. Tentu saja bangsa Indonesia tidak mau hidup terbelakang akibat aspek pendidikan tidak mendapat porsi yang cukup dengan teriringnya berbagai kemajuan di bidang lain.

Hal yang mendasar bagi pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh dimensi kepemimpinan atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan pada gilirannya untuk memberdayakan dan membangun manusia Indonesia melalui jalur pendidikan.

BACA JUGA:

#KaburSajaDulu yang Saat ini Eksis dalam Perspektif Wacana Kritis

Oleh karena itu, kebijakan pemimpin harus merata ke setiap daerah sehingga kesenjangan tidak lagi terjadi. Namun kita harus menyadari masalah pembangunan pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak. (Nasution, 2018)

Dari masalah yang terjadi di atas pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai upaya strategis untuk mencapai pemerataan guru di seluruh wilayah, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Strategi yang ditempuh

Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diambil:
1. Program penempatan guru melalui rekrutmen pegawai. Program ini biasanya dilakukan dengan dua cara. Kesatu, program PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja).

Melalui program ini, pemerintah memprioritaskan guru honorer untuk diangkat sebagai PPPK dan ditempatkan di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik. Hal ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan guru secara bertahap. Dengan kebijakan ini, pemerintah mengalokasikan guru sesuai kebutuhan di daerah tertentu.

BACA JUGA:

Pelantikan Serentak Kepala Daerah: Sinergi Politik Lokal Menuju Kancah Internasional

Kedua, rekrutmen CPNS guru di wilayah 3T pemerintah menyediakan kuota khusus bagi calon guru yang bersedia ditempatkan di wilayah terpencil.

2. Program guru garis depan (GGD). Program ini dirancang pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa masalah terkait kualitas dan akses serta pemerataan guru yang belum merata (Fitriyani, 2020).

3. Digitalisasi pendidikan. Untuk diketahui, digitalisasi pendidikan adalah pendayagunaan teknologi sebagai aspek dalam sistem pembelajaran, mulai dari metode pembelajaran, kurikulum bahkan juga mencakup sistem administrasi pendidikan.

Dewasa ini, perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar pada inovasi dunia pendidikan. Pemerataan pendidikan pada daerah-daerah terluar, tertinggal dan terpencil terbantu dengan adanya digitalisasi Pendidikan. (Cristiana, 2021).

4. Redistribusi guru. Dalam konteks ini, pemerintah memberlakukan kebijakan redistribusi guru antar wilayah, dengan tujuan menyeimbangkan jumlah guru di daerah padat dengan daerah yang kekurangan tenaga pendidik.

BACA JUGA:

Era Digital: Gaya Hidup Sehat Jadi Terhambat

5. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Kebijakan redistribusi guru antarwilayah bertujuan menyeimbangkan jumlah guru di daerah perkotaan dan daerah kekurangan. Implementasi kebijakan ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

6. Penguatan Program SM3T. Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) adalah langkah pemerintah untuk memberikan pengalaman kepada calon guru muda untuk mengajar di daerah terpencil sebelum menjadi guru profesional. Program ini juga menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di wilayah 3T.

Dengan strategi-strategi di atas, pemerintah telah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas Pendidikan dan pemerataan guru di Indonesia. Dengan begitu pemerataan guru di Indonesia akan semakin membaik dan merata. Oleh karenanya, sinergitas seluruh stakeholders sangat penting dalam distribusi dan pemerataan pendidikan di tanah air. (Red)

*) Zaira Anjani Rahmat Dina, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BACA JUGA:

Perempuan dalam Perdamaian dan Resolusi Konflik: Membangun Masa Depan yang Inklusif