
Semarang, SUARAMUDA— Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan aplikasi Simperum, yang kini terintegrasi dengan Gistaru, aplikasi tata ruang milik pemerintah pusat. Acara peluncuran berlangsung di Hotel Patra Jasa Semarang. Kamis,7/11/2024.
Aplikasi Simperum, atau Sistem Informasi Manajemen Perumahan, bertujuan untuk mendata rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah. Dengan aplikasi ini, pengusulan bantuan perbaikan rumah kini dapat lebih mudah diajukan dan diverifikasi.
“Simperum memungkinkan kita mengunggah berkas rencana kegiatan dan mengonfirmasi usulan untuk program bantuan nontunai pemerintah daerah,” jelas Kepala Disperakim, Arief Djatmiko.
Integrasi Simperum dengan Gistaru, sebuah sistem informasi geografis tata ruang nasional, memberikan banyak manfaat dalam proses pembangunan perumahan yang berpedoman pada regulasi tata ruang.
Gistaru sendiri merupakan induk dari dua sistem informasi besar, yaitu RTR Online dan RDTR Interaktif, yang kini mendukung penyediaan data akurat untuk program perumahan.
“Integrasi ini akan mempercepat, mempermudah, dan memastikan semua bantuan perumahan sesuai dengan regulasi tata ruang, terutama terkait status lahan,” ujar Arief.
Sebelumnya, pengecekan lahan harus dilakukan secara terpisah antara Disperakim dan pemerintah kabupaten/kota setempat, namun dengan integrasi ini prosesnya akan lebih cepat dan akurat.
Sekda Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat di Jawa Tengah kerap menghadapi tantangan, khususnya terkait penyediaan lahan dan keterjangkauan harga.
“Perumahan adalah kebutuhan dasar, dan pemerintah berkewajiban memenuhinya. Integrasi ini membantu merencanakan penyediaan rumah sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Jawa Tengah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan aplikasi Simperum dengan Gistaru, menunjukkan komitmennya sebagai percontohan dalam inovasi pembangunan perumahan berbasis tata ruang.
“Jawa Tengah selalu responsif terhadap kebutuhan pembangunan, dan kami berharap inisiatif ini memberikan solusi berkelanjutan bagi perumahan layak huni di provinsi ini,” tutup Arief.