Analisis Pakar: Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran Disambut Tantangan Ketegangan Geopolitik Global
Redaksi
07/10/2024 02:13
.
7 min read
SUARAMUDA, KOTA SEMARANG – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan memulai pemerintahannya pada 20 Oktober 2024 mendatang, nampaknya akan menghadapi beragam ketegangan geopolitik.
Ketegangan Itu seperti adanya konflik Israel-Palestina yang kini merambat ke Lebanon dan Iran, perang Rusia dan Ukraina, hingga masalah di wilayah Asia Tenggara seperti Rohingya di Myanmar hingga konflik wilayah di kawasan Laut China Selatan.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah menyebut, ketegangan geopolitik global yang semakin kuat itu turut diikuti oleh beragam permasalahan di dalam negeri, seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, dan lainnya.
“Saya pikir Pak Prabowo akan bergerak dengan sangat dinamis, dari dalam ke luar secara terus menerus, mengombinasikan outward looking dan inward looking,” kata Rezasyah.
“Jadi tidak ada bulan madu untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Enam bulan pertama akan menjadi tantangan besar karena banyak isu yang kompleks dari dalam maupun luar negeri,” kata Rezasyah, seperti dilansir BBC News Indonesia, Jumat (04/10/2024).
Kata Rezasyah, melanjutkan, Prabowo saat menjabat nanti akan langsung dihadapkan pada beragam tantangan yang besar, baik di dalam maupun luar negeri. Prabowo dikatakan harus segera menggenjot pembangunan ekonomi agar mencapai target 8%.
Rezasyah juga mengatakan, pemerintahan Prabowo harus membenahi pemberantasan korupsi yang semakin lemah, sengketa-sengketa hukum yang berpotensi “menggerogoti” legalitas pemerintahannya, investasi, kerusakan lingkungan dan masalah lainnya.
“Prabowo harus fokus menjaga stabilitas di dalam negeri karena Gibran belum tentu bisa dilepas oleh Prabawo. Dia perlu disapih dulu dalam beberapa waktu karena kepemimpinan tidak bisa instan. Setelah itu mungkin Prabowo bisa fokus ke global,” kata Rezasyah.
Dia melanjutkan, tantangan di luar negeri pun tidak kalah sulitnya. Rangkaian konflik geopolitik yang terjadi berpotensi berdampak langsung bagi Indonesia.
Lalu, apa saja ketegangan geopolitik yang perlu diperhatikan oleh Prabowo?
Rezasyah mengatakan tantangan terdekat yang dihadapai oleh Indonesia berasal dari wilayah Indopasifik. Pertama, isu integritas ASEAN yang belum terjalin sepenuhnya di Asia Tenggara. Dampak itu terlihat dari konflik internal di Myanmar yang tak kunjung selesai.
BACA JUGA:
“Konsensus lima poin ASEAN berjalan setengah-setengah. Pemilu (baca: Myanmar) entah kapan. Pak Prabowo harus berani bertemu dengan rezim Myanmar, melakukan terobosan untuk perdamaian di sana,“ kata Rezasyah.
Konsensus lima poin ASEAN untuk Myanmar adalah keputusan pemimpin ASEAN pada 2021, dua bulan usai junta militer Myanmar melakukan kudeta pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.
Isi lima poin konsensus itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
Masih dalam kawasan Asia Tenggara, perebutan Laut China Selatan (LCS) semakin memanas, khususnya antara China dan Filipina.
“Prabowo harus bergerak cepat membawa ASEAN berperan aktif dalam masalah LCS, karena dapat berdampak ke Indonesia,“ katanya.
Perselisihan keduanya kian memanas selama beberapa tahun belakangan yang ditandai oleh semakin seringnya tabrakan kapal, pertikaian, hingga tuduhan ancaman bersenjata.
Pada awal September lalu, perselisihan memuncak ketika kapal-kapal China dan Filipina bertabrakan di dekat Sabina Shoal. Keduanya saling menuduh satu sama lain telah sengaja menabrak.
Bergeser ke wilayah kawasan Asia Timur, masalah di semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan, hingga rivalitas antara China dan Taiwan harus menjadi perhatian Prabowo.
“Ada 400 ribu pekerja Indonesia di Taiwan. Jadi kalau ada sesuatu, itu kan perlu penanganan yang istimewa. Jadi pekerjaan rumah Prabowo besar, dan ini baru di level Indo-Pasifik,” kata Rezasyah.
Konflik di Timur Tengah
BACA JUGA:
Tantangan geopolitik yang juga sangat berdampak besar bagi Indonesia adalah dinamika yang terjadi di Timur Tengah, khususnya konflik Palestina dan Israel yang tak kunjung selesai.
Prabowo diprediksi akan berperan aktif dalam isu ini karena “dia ingin menjadi pemimpin yang memberikan legasi baik di mata rakyatnya maupun dunia, yaitu menjadi presiden pertama yang mampu melakukan aksi nyata.“
Indonesia secara tegas menyatakan posisi mendukung perjuangan Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan secara penuh. Upaya itu dilakukan baik melalui dukungan politik di forum PBB, OKI dan organisasi internasional lainnya, maupun juga dukungan kemanusiaan.
Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 1989. Sebaliknya, Palestina juga salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 1944, setahun sebelum Indonesia merdeka.
Rezasyah mengatakan Prabowo dapat menggunakan hubungan pribadinya yang dekat dengan tokoh-tokoh Judaisme sebagai modal membangun rasa percaya Israel pada Indonesia.
“Beliau punya hubungan pribadi [dengan tokoh Judaisme].Itu bisa digunakan sebagai modal untuk kerja sama karena bagaimana pun mereka juga punya hak hidup”.
“Kalau beliau bisa meyakinkan masyarakat, ekonomi negara tumbuh membaik, stabilitas membaik, dan korupsi benar-benar ditekan, saya pikir masyarakat akan menerima upaya Prabowo di konflik Israel-Palestina,” tambahnya.
Konflik Rusia-Ukraina
Rezasyah juga menyoroti konflik antara Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai. Presiden Jokowi memang pernah dikabarkan melakukan kunjungan untuk bertemu dengan Presiden Ukraina dan Presiden Rusia pada 2022 lalu.
Namun dua tahun berlalu, konflik Ukraina—Rusia terus berlangsung. Upaya Jokowi mendamaikan kedua negara tak membuahkan hasil.
Untuk itu, Rezasyah melihat “Prabowo ingin menjalankan kebijakan yang lebih baik dari Jokowi. Tidak mustahil Pak Prabowo akan mengambil manfaat dari pertemuanya dengan Putin sebelum beliau menjadi presiden. Mungkin di-upgrade pada saat beliau menjadi presiden,“ katanya.
Konflik Ukraina—Rusia telah menyebabkan kenaikan harga pangan dunia dan juga di Indonesia, khususnya yang terkait dengan gandum. Ukraina menjadi pemasok gandum terbesar bagi Indonesia.
Konflik ini juga menyebabkan harga pupuk naik. Rusia melarang ekspor amonium nitrat (AN) yang merupakan bahan dasar pembuatan pupuk. Sebanyak 15,75% pupuk impor Indonesia datang dari Rusia, sehingga hal ini akan berpengaruh pada produksi pangan di dalam negeri.
Bagaimana gaya politik luar negeri Prabowo?
Dalam enam bulan terakhir, usai pilpres, Prabowo tancap gas dengan mengunjungi 20 negara baik dalam kapasitas sebagai menteri pertahanan maupun presiden terpilih Indonesia.
Melihat itu, Rezasyah mengatakan, Prabowo akan aktif dalam percaturan politik global saat menjabat sebagai presiden, berbeda dengan gaya pemerintahan Jokowi.
“Foreign policy begins at home. Dia akan bergerak dari dalam ke luar secara terus menerus, mengombinasikan outward looking dan inward looking,” kata Rezasyah.
Rezasyah mengatakan Prabowo akan menjalin banyak kerja sama dengan negara lain baik dalam bidang pertanian hingga militer, guna kepentingan dalam negeri Indonesia.
Selain itu, Prabowo akan menjalin hubungan dekat dengan banyak negara dan pihak-pihak yang tengah berkonflik sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina, mengatakan pandangan Prabowo dalam politik luar negeri telah tercantum dalam Asta Cita, yaitu delapan misi untuk menciptakan ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’.
Dalam program turunan Asta Cita, Silfester mengatakan Prabowo akan melanjutkan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral dan multilateral. Kemudian, katanya, Prabowo akan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya diantara negara-negara yang sedang berkonflik.
“Jadi soal komitmen Pak Prabowo atas perdamaian tidak perlu diragukan lagi dan beliau pernah berkata juga bahwa ‘satu musuh terlalu banyak dan seribu teman terlalu sedikit’. Jadi intinya Pak Prabowo itu konsisten menyuarakan perdamaian dan isu kemanusiaan global,” katanya.
Silfester mengatakan, dalam pertemuan Konferensi Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, Prabowo menyampaikan proposal perdamaian Ukraina—Rusia. Lalu, dalam pertemuan ADMM Plus 2023 di Jakarta, Prabowo disebut telah mendorong penyelesaian konflik di Myanmar melalui cara damai.
Dia pun mengatakan bahwa Prabowo akan “melanjutkan dan melakukan penambahan kebijakan luar negeri Pak Jokowi”.
“Diplomasi internasional yang bukan hanya membangun ketertiban dan perdamaian dunia, tapi juga membawa dampak untuk kemajuan Indonesia, seperti perekonomian misalnya,” katanya. (Red)
Artikel ini disarikan dari BBC News Indonesia
You might also like
